Program Tamasya Jadi Syarat PROPER. Kemendukbangga MoU dengan KemenLH/BPLH dan Ormas

Kemendukbangga/BKKBN – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menjalin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, dengan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, M.P, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya (Pimpinan Pusat Wanita Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim  se-Indonesia (ICMI), Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Wati Nasional), Rabu (09/07/2025), di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta.

Melalui kolaborasi ini, Tempat Penitipan Anak berbasis  layanan  Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang diinisiasi  Kemendukbangga/BKKBN akan menjadi salah satu  penilaian dalam Proper yang dikembangkan Kementerian LH/BPLH. 

Tamasya merupakan satu dari lima program quick wins  Kemendukbangga/BKKBN. Empat program lainnya adalah   Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting),  Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Sidaya (Lansia Berdaya), dan AI - SuperApps tentang Keluarga.

Kerja sama itu di antaranya dilatarbelakangi data yang menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) perempuan saat ini hanya 56,42 persen lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 84,66 persen. Harapannya,  TPAK perempuan menjadi 70%. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dengan kementerian terkait.

Berangkat dari kondisi itu, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Enam Menteri tentang  Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Keenam kementerian tersebut adalah  Mendukbangga/Kepala BKKBN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan. 

"Saat ini saya melakukan MoU dengan Menteri LH/Kepala BPLH yang berkaitan dengan program Proper di mana ada 
korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit yang pekerjanya lebih banyak wanita. Bagaimana dengan anak mereka. Maka, program Tamasya sangat ideal untuk diterapkan," ungkap Menteri Wihaji.

Menteri Wihaji menegaskan, "TPAK perempuan harus naik. Karena perempuan juga mempunyai hak bekerja, tapi anak tetap menjadi prioritas. Untuk itu, Tamasya hadir untuk menjawab tantangan itu."

Berdasarkan data  angkatan kerja perempuan yang masih rendah, program Tamasya terus digerakan Kemendukbangga/BKKBN dan pihak terkait, karena  program tersebut mempunyai  empat keunggulan layanan yang menarik. 

Keempat layanan itu adalah  pendampingan pengasuh bersertifikasi, pendampingan anak, pendampingan orang tua/keluarga, dan layanan rujukan. Sehingga orang tua  pekerja tidak merasa khawatir saat bekerja karena anak mereka dititipkan di TPA yang memiliki layanan Tamasya. 

Tamasya bertujuan
untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengasuhan yang positif
dan stimulatif, sementara orang tua tetap dapat bekerja secara produktif tanpa
mengabaikan hak dan kebutuhan tumbuh kembang anak.

* Dukung Program Kemendukbangga/BKKBN

Sementara itu, Menteri LH/Kepala BPLH menyatakan sangat mendukung program Kemendukbangga/BKKBN yang akan disinergikan ke dalam  Proper, sebuah penilaian tentang ketaatan - tata lingkungan pada semua unit usaha. Tahun ini ada 6000 ribu perusahaan besar  terlibat dalam Proper.