Pemkot Cirebon Prioritaskan Penuntasan Program Sekolah Rakyat

Cirebon -- Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, masih memprioritaskan penuntasan program Sekolah Rakyat di daerahnya sebagai salah satu program strategis nasional sebelum membahas lebih lanjut wacana sekolah swasta gratis.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada pemenuhan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang menjadi instruksi langsung dari pemerintah pusat.

"Soal sekolah swasta gratis, itu masih terlalu dini. Saya ingin fokus dulu ke satu persoalan, yaitu Sekolah Rakyat," katanya.

Ia menuturkan saat ini pemerintah pusat, tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait guna menuntaskan seluruh tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk infrastruktur dan kebutuhan sumber daya manusia.

Menurut dia, seluruh sarana dan prasarana fisik Sekolah Rakyat telah rampung direnovasi, serta kini pemerintah daerah sedang menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar maupun pengasuh.

"Renovasi dengan peralatannya sudah 100 persen. Tinggal pengajar, ibu kos, dan ibu asuh yang sedang dipersiapkan," ujarnya.

Edo menyebut Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas tersebut berlokasi di SMPN 18 Kota Cirebon, yang kini dalam tahap akhir persiapan pembukaan.

Program Sekolah Rakyat, kata dia, digagas untuk menjawab kebutuhan pendidikan berbasis kesetaraan dan akses bagi masyarakat kurang mampu di berbagai daerah.

Ia menjelaskan wacana sekolah swasta gratis memang sempat dibahas, namun belum menjadi prioritas karena belum ada regulasi maupun instruksi resmi dari pemerintah pusat.

"Aturannya belum ada, hanya sebuah keinginan saja. Kita tunggu arahan dari pusat," kata dia.

Pemkot Cirebon, lanjut Edo, tetap membuka peluang jika nantinya pemerintah pusat memberikan arahan atau kebijakan resmi terkait sekolah swasta gratis.

"Kalau sudah ada petunjuk teknisnya, kami tentu akan laksanakan," ujarnya.

Meski demikian, ia menyatakan kebijakan pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan sekolah swasta, harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pusat.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan sepihak dalam hal ini, mengingat kebijakan pendidikan merupakan bagian dari program strategis nasional.