Papua Ingin Percepat Selesaikan Batas Wilayah untuk Menghindari Konflik
📅 Senin, 30 Jun 2025, 17:45 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ist
MANOKWARI– Penyelesaian batas wilayah adat harus dituntaskan sebelum pemekaran daerah otonom baru (DOB). Harapan ini datang dari Majelis Rakyat Papua Barat.
Ketua Kelompok Kerja Adat MRPB Musa Mandacan di Manokwari, Senin, mengatakan penetapan batas wilayah adat pascapemekaran yang belum tuntas berpotensi menimbulkan konflik sosial. "Batas wilayah adat itu sangat penting sebelum pemerintah menetapkan batas wilayah administrasi," kata Musa.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah semestinya melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti MRPB, DPRP, DPRK, dan lembaga adat saat proses penetapan batas wilayah adat tersebut. Hasil penetapan batas wilayah adat kemudian dicantumkan dalam peraturan daerah (perda) sebagai landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mencegah permasalahan.
"Sekarang ini ada beberapa daerah di Papua Barat yang mau dimekarkan, seperti DOB Kota Manokwari dan DOB Kabupaten Manokwari Barat," ujarnya. Selain batas wilayah adat, Musa juga menyarankan agar pemerintah daerah menggunakan nama distrik atau kecamatan sesuai dengan kultur sosial masyarakat dan kearifan lokal Papua Barat.
Penggunaan nama dimaksud merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam melestarikan identitas asli Papua Barat, sehingga mudah tidak tergerus oleh perkembangan zaman. "Saya setuju dengan sikap Pemerintah Kabupaten Manokwari yang mau ubah nama distrik. Pakai nama-nama kearifan lokal saja," ucap Musa.
Dia berharap Presiden Prabowo Subianto mencabut moratorium pemekaran kabupaten/kota, sehingga usulan pembentukan DOB dari Papua Barat terealisasi sesuai ekspektasi masyarakat.
Ada sejumlah manfaat pemekaran wilayah, antara lain mengurangi rentang kendali pelayanan pemerintah, mempercepat pemerataan pembangunan, dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah. "Kita ketahui bersama, jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain di Papua Barat ini sangat jauh. Tidak semua bisa pakai jalur darat," ujarnya.
Like, Share, Comment:
Mengagetkan, Ombudsman RI Temukan Fasilitas Berstandar Apartemen di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor
23 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!