Mafia Pangan Ditengarai Berupaya Kacaukan Program Swasembada Pangan

“Secara jumlah memang ideal, terutama dari sisi pengadaan dalam negeri, bukan impor. Tapi karena kualitasnya beragam dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung kerugian Bulog cukup besar, ini bukan sekadar persoalan kuantitas,” tegasnya.

Ke depan, Dwijono menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem penyerapan gabah secara menyeluruh, mulai dari standarisasi kualitas hingga distribusi fasilitas pengeringan yang merata. Ia menekankan pentingnya sinergi antara petani, Bulog, dan lembaga pendukung lainnya agar proses penyerapan gabah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada mutu.

“Jika ingin mencapai swasembada yang berkelanjutan, maka pengadaan dalam negeri harus dibarengi dengan sistem logistik yang mampu menjaga kualitas sejak panen hingga distribusi. Tanpa itu, kita hanya menumpuk angka tapi tidak memperkuat ketahanan secara nyata,” tutupnya.

Cenderung Stagnan

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan yang lebih penting sebenarnya adalah produksi beras yang melimpah pada 2025 ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Dilihat dari struktur margin harga beras, petani hanya memperoleh 43 persen dari nilai tambah beras.

“Sekitar 50 persen nilai tambah beras justru diserap pelaku usaha distribusi dan ritel,”paparnya.

Sementara itu, pendapatan petani cenderung stagnan. Sebaliknya, biaya produksi dan kebutuhan hidup petani meningkat. Rerata upah buruh di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2025 sebesar 2,25 juta rupiah per bulan. Naik tipis dibandingkan rerata upah di sektor tersebut pada Februari 2024 yang sebesar 2,23 juta rupiah per bulan.

Oleh karena itu, meski produksi beras melimpah tetapi belum bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh sebab itu, ke depan distribusi beras harus diperhatikan karena petani biasanya mendapat economic rent paling kecil dalam rantai pasok beras.