Mafia Pangan Ditengarai Berupaya Kacaukan Program Swasembada Pangan

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menengarai ada oknum mafia pangan yang ingin mengacaukan program ketahanan dan swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Upaya mafia pangan itu dimaksudkan agar Pemerintah kembali membuka keran impor dan mereka bisa mendapat keuntungan dengan mengacaukan harga di tingkat petani. 

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Makassar pekan lalu mengatakan mafia pangan diduga berupaya memanipulasi data pasokan beras dengan mempermainkan situasi di tengah proses pemenuhan ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia.

“Itu sementara diproses oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,” kata Mentan.

Dari informasi internal, ditemukan dugaan oknum-oknum tertentu yang berupaya mempengaruhi opini publik dengan mencoba memanipulasi data pasokan beras minim, padahal kenyataannya sangat melimpah.

“Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang coba-coba memainkan data, sehingga kelihatan beras kurang, ternyata lebih,” kata Mentan.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 4 juta ton lebih, tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir.

Menanggapi hal itu, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan Satgas Pangan harus menindak tegas indikasi mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen.

“Perlu diperkuat data center terkait pasokan dan kebutuhan pangan supaya tidak terjadi manipulasi dan opini yang menyesatkan,” tegas Awan.

Selain itu, perlu mendorong koneksitas antara petani dan konsumen, diantaranya melalui koperasi multi pihak di sektor pertanian.

Diminta terpisah, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto mengatakan skenario manipulasi stok beras sangat mungkin terjadi, terutama mengingat struktur penguasaan pasar beras di Indonesia.

“Stok beras yang dikuasai oleh pedagang relatif lebih besar dibandingkan yang dikuasai oleh Bulog. Jadi kemungkinan pertama, pasokan di pasar bisa saja dimainkan oleh pedagang besar,” kata Dwijono.

Selain potensi permainan pasokan oleh pedagang, persoalan lain yang juga krusial adalah soal kualitas gabah dalam pengadaan pemerintah. Menurutnya, meski pemerintah menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir, sebagian besar dari stok tersebut belum dalam kondisi siap edar.

“Kemungkinan kedua adalah karena pengadaan stok pemerintah yang berasal dari gabah multi kualitas. Secara kuantitas memang mencapai 4 juta ton, tetapi sebagian besar bukan kualitas kering giling. Untuk mencapai kualitas tersebut, butuh waktu pengeringan. Ini menyebabkan keterlambatan pasokan beras ke pasar dan akhirnya harga mulai naik,” paparnya.

Bulog tambahnya sebenarnya memiliki fasilitas silo untuk pengeringan gabah, namun kapasitasnya terbatas dan hanya tersedia di beberapa daerah sentra produksi. Ketidakseimbangan itu berpotensi menimbulkan bottleneck dalam penyaluran beras.