Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Indonesia Darurat Ekosistem Mangrove, Perlu Segera Direhabilitasi Total

📅 Senin, 02 Jun 2025, 14:52 WIB | Oleh:
Indonesia Darurat Ekosistem Mangrove, Perlu Segera Direhabilitasi Total Doc: ist
Ket. mangrove

JAKARTA – Hutan mangrove tiap tahun menguap hampir 20.000 hektare. Ini sebagai darurat dan harus segera direhabilitasi.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengingatkan urgensi untuk terus menjaga dan melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia untuk menghadapi potensi kehilangan luasan hampir 20.000 hektare per tahun.

Dalam Seminar Nasional Hari Lingkungan Hidup 2025 yang diikuti daring dari Jakarta, Senin, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/BPLH Rasio Ridho Sani mengatakan Indonesia memiliki mangrove seluas 3,44 juta hektare atau 23 persen dari total 14,7 juta hektare mangrove yang ada di dunia.

"Kita setiap tahun kehilangan mangrove kurang lebih 19.501 hektare. Jadi, kita membutuhkan upaya yang sangat serius untuk bisa mengatasi kehilangan mangrove," kata Rasio.

Sebagian besar mangrove Indonesia berada di dalam kawasan hutan, dengan luas 2,7 juta hektare atau sekitar 79,6 persen dari total luasan. Sekitar 701.326 hektare berada di luar kawasan hutan atau areal peruntukan lain.

"Luasan itu perlu dijaga dan ditambah mengingat mangrove menjadi salah satu solusi berbasis alam untuk menangani perubahan iklim," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki kemampuan penyimpanan karbon yang lebih besar dibandingkan hutan terestrial, yang berpotensi juga mendukung perkembangan nilai ekonomi karbon Indonesia.

"Tidak hanya itu, mangrove juga dapat menjadi pelindung alami pesisir, ekowisata, filtrasi untuk meningkatkan kualitas air dan habitat bagi keanekaragaman hayati," katanya.

Rasio menyebutkan beberapa ancaman yang dihadapi ekosistem mangrove Indonesia termasuk alih fungsi lahan, penebangan liar, polusi limbah, polusi plastik, kenaikan permukaan lautan, perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu akibat perubahan iklim, serta belum maksimalnya penegakan hukum dan pengawasan.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyoroti pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan tutupan mangrove dalam bentuk kolaborasi antara KLH bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan korporasi.

"Beberapa langkah pendekatan harus kita lakukan berkaitan dengan upaya rehabilitasi mangrove ini," kata Rasio Ridho Sani.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Daerah
Pemprov Jawa Timur Catat Po...
Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.