Kepri Berpeluang Raup Rp3 Triliun per Tahun dari Lego Jangkar

Tanjungpinang - Tim Ahli Penasehat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Laksamana TNI (Purn) Marsetio menyampaikan potensi pendapatan enam area lego jangkar di perairan Kepulauan Riau mencapai Rp3 triliun per tahun, namun belum termanfaatkan secara maksimal.

Marsetio mengatakan enam area lego jangkar di Kepri tersebar di perairan Pulau Nipah, Pulau Galang, Batu Ampar, Kabil, Berakit, dan Selatan Batam.

"Pemprov Kepri sudah enam kali rapat bersama kementerian terkait, tapi pendapatan dari pungutan jasa lego jangkar itu tak kunjung berjalan," kata Marsetio dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2025 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (27/5).

Ia menyarankan Pemprov Kepri segera menggenjot sektor lego jangkar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Ia pun menyoroti lebih banyak kapal memilih lego jangkar di perairan negara tetangga Singapura, dengan tarif 6.000 dolar AS sampai 8.000 AS per hari.

Salah satu alasan kenapa kapal-kapal lego jangkar di Singapura, karena di bawah perairan Batam banyak terpasang pipa gas dan kabel optik, sehingga kapal tak boleh lego jangkar di situ, terutama di sebelah Utara Batam.

"Sementara di wilayah perairan Singapura, bersih dari pipa dan kabel seperti itu," ungkapnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu pun turut menyarankan Pemprov Kepri menggenjot PAD dari jasa pemandu kapal yang melintasi Selat Malaka, sebagai jalur perdagangan laut yang sibuk dan terhubung dengan banyak negara di Asia.

Menurutnya, per tahun ada sekitar 72 ribu kapal yang wajib pandu saat melintasi Selat Malaka yang sepanjang 51 kilometer, dengan wajib membayar uang retribusi sebesar 6.000 dolar AS sampai 8.000 dolas AS per kapal.

"Tapi ironinya, uang itu cuma masuk ke Malaysia dan Singapura, sementara Kepri gigit jari tak dapat apa-apa, padahal berada di selatan Selat Malaka," ungkapnya.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan hingga saat ini pemanfaatan pungutan jasa lego jangkar di daerah itu masih terkendala dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kendati begitu, Ansar berkomitmen terus melobi pusat agar diberikan kewenangan lebih luas untuk mengelola lego jangkar demi kepentingan peningkatan PAD Kepri.

Selain itu, ia juga akan mengerahkan tim untuk penataan pipa gas dan kabel optik di perairan Batam yang menghambat kapal-kapal lego jangkar di kawasan tersebut.

"Termasuk pemanfaatan jasa pandu kapal di Selat Malaka, akan kita upayakan terus untuk memperoleh uang masuk dari situ," demikian Ansar.