Mengapa Geopark Kaldera Toba Dibiarkan Merana Tak Terurus
📅 Jumat, 23 Mei 2025, 17:55 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ist
JAKARTA – Pemerintah diminta serius membenahi kawasan Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara agar tidak merana tak terurus. Kawasan itu telah mendapatkan kartu kuning dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural oganization (UNESCO) Global Geopark.
"Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, di Jakarta, Jumat.
Kartu kuning itu diberikan lantaran pengelolaan Geopark Kaldera Toba yang dinilai belum baik. UNESCO menilai pengelolaan yang tidak baik itu terlihat dari pemangku kepentingan di wilayah yang kurang mengelola kawasan, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.
"Ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ Kata Evita.
Evita melanjutkan, jika hal tersebut tidak kunjung diperbaiki, pihak UNESCO akan mencabut status UNESCO Global Geoparks (UGGp) Kaldera Toba. Hal ini, lanjut dia, tentu akan berdampak pada stabilitas perekonomian negara di bidang pariwisata.
Sebaiknya Anda baca juga:
Selain itu, dicabutnya status ini sekaligus juga akan menjadi pertanda rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional. Tidak hanya itu, Evita juga menyoroti penilaian pihak UNESCO yang menyatakan kurangnya fasilitas penyampaian informasi di setiap situs geologi.
UNESCO, kata Evita, juga menilai pengelola Kaldera Toba kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.
Karenanya, dengan tegas Evita meminta seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah setempat bekerja cepat membenahi penilaian-penilaian buruk ini.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” tegas Evita.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!