Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Mengapa Geopark Kaldera Toba Dibiarkan Merana Tak Terurus

17 Jumat, 23 Mei 2025, 17:55 WIB | Oleh:
Mengapa Geopark Kaldera Toba Dibiarkan Merana Tak Terurus Mengapa Geopark Kaldera Toba Dibiarkan Merana Tak Terurus Doc: ist
Ket. Geopark toba

JAKARTA – Pemerintah diminta serius membenahi kawasan Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara agar tidak merana tak terurus. Kawasan itu telah mendapatkan kartu kuning dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural oganization (UNESCO) Global Geopark.

"Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, di Jakarta, Jumat.

Kartu kuning itu diberikan lantaran pengelolaan Geopark Kaldera Toba yang dinilai belum baik. UNESCO menilai pengelolaan yang tidak baik itu terlihat dari pemangku kepentingan di wilayah yang kurang mengelola kawasan, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.

"Ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ Kata Evita.

Evita melanjutkan, jika hal tersebut tidak kunjung diperbaiki, pihak UNESCO akan mencabut status UNESCO Global Geoparks  (UGGp) Kaldera Toba. Hal ini, lanjut dia, tentu akan berdampak pada stabilitas perekonomian negara di bidang pariwisata.

Selain itu, dicabutnya status ini sekaligus juga akan menjadi pertanda rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional. Tidak hanya itu, Evita juga menyoroti penilaian pihak UNESCO yang menyatakan kurangnya fasilitas penyampaian informasi di setiap situs geologi.

UNESCO, kata Evita, juga menilai pengelola Kaldera Toba kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.

Karenanya, dengan tegas Evita meminta seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah setempat bekerja cepat membenahi penilaian-penilaian buruk ini.

"Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” tegas Evita.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Nasional
Dua Tahun Kemenimipas, Tran...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +