Fahira Idris Dukung Pramono Bangun Banyak Rusun, Usulkan 6 Strategi Pembangunan

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mendukung langkah Gubernur Pramono Anung yang akan menggenjot pembangunan dan revitalisasi rumah susun (rusun) layak huni. Jakarta, layaknya kota-kota besar lainnya di dunia dihadapkan pada tantangan serius dalam penyediaan hunian layak bagi warganya.

“Saya apresiasi dan mendukung penuh upaya Gubernur Pramono mempercepat pembangunan dan revitalisasi rusun yang merupakan langkah tepat dalam mengatasi backlog hunian. Namun, untuk menjadikan hunian vertikal sebagai budaya baru dalam bermukim di Jakarta, strategi yang diterapkan selain kuantitatif, juga harus inklusif, manusiawi, dan adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi warga,” ujar Fahira Idris di Jakarta (12/5).

Menurut Senator Jakarta ini, komitmen Gubernur Pramono Anung layak didukung, tetapi perlu diperkuat dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, pekerja informal, dan generasi muda. Jakarta bukan hanya butuh banyak hunian vertikal, tetapi juga komunitas yang sejahtera dan inklusif di dalamnya.

Oleh karena itu perlu strategi yang inovatif melalui pendekatan yang humanis, kolaboratif, dan strategis. Strategi pertama yang bisa ditempuh yakni vertikalisasi kampung eksisting. Pemprov Jakarta dapat menghindari penggusuran dengan membangun rumah susun di atas lahan perkampungan eksisting menggunakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Strategi ini memungkinkan warga tetap tinggal di lingkungan sosialnya, memperkecil risiko gagal adaptasi dan resistensi sosial.

Kedua, integrasi hunian dengan transportasi publik (transit-oriented development/TOD).

Hunian vertikal harus ditempatkan di dekat simpul transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Transjakarta untuk memudahkan mobilitas dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Ini juga membuka peluang lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi warga di rusun.

Ketiga, diversifikasi model kepemilikan dan sewa. Pemprov Jakarta, sebut Fahira Idris, dapat menerapkan pendekatan housing continuum yang menyediakan berbagai opsi mulai dari sewa publik, sewa milik (rent-to-own), hingga kepemilikan bersama (co-ownership). Skema ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan milenial mengakses hunian tanpa harus langsung membeli.

Keempat, kemitraan publik-swasta dan reformasi tata guna lahan. Optimalisasi tanah milik pemerintah dan BUMN dapat dimanfaatkan melalui skema land value capture dan koefisien lantai bangunan (KLB) tinggi untuk pembangunan vertikal oleh swasta. Dengan insentif berupa penyederhanaan perizinan dan peningkatan KLB, sektor swasta akan lebih tertarik berinvestasi.

Kelima, desain inklusif dan partisipatif. Fahira Idris menekankan pentingnya rusun dilengkapi fasilitas sosial, klinik, taman, tempat ibadah, pusat UMKM, hingga day care dan dirancang melalui proses partisipatif bersama calon penghuni. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap hunian seperti yang sekarang ini terjadi di Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara.

Strategi keenam, reforma agraria perkotaan. Pemprov Jakarta dapat memulai program reforma agraria perkotaan untuk mengubah kampung-kampung informal menjadi legal dengan hak pakai kolektif. Kebijakan ini membuka jalan bagi pembangunan hunian layak tanpa harus memutus ikatan sosial dan ekonomi warga.

“Saya yakin Jakarta bisa seperti Seoul yang cukup berhasil dengan program new town redevelopment yang mengubah kawasan kumuh menjadi permukiman vertikal modern dengan memastikan partisipasi warga. Program ini berhasil karena menyatukan perumahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau dengan transportasi massal,” pungkas Fahira Idris.