Berikut Usulan Dari Kemenhub, Pada Sidang AMTWG 48 di Brunei Darussalam

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali turut serta dalam Delegasi Pemerintah Indonesia menghadiri Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-48 (The 48th ASEAN Maritime Transport Working Group) yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 7 s.d. 8 Mei 2025.

Pertemuan yang dipimpin oleh Brunei Darussalam selaku Chair dan Kamboja selaku Vice-Chair ini dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN, serta negara mitra dialog, termasuk China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Norwegia dan Rusia.

Hadir secara daring, Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, dengan anggota Delegasi RI terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), PT. Pelindo dan Indonesia National Shipowners Association (INSA).

Lollan mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama agenda terkait tinjauan akhir dan implementasi Rencana Strategis Transportasi Kuala Lumpur 2016-2025 (KLTSP) dan Pengembangan Rencana Sektoral Transportasi ASEAN Pasca 2025, di mana pada Pertemuan AMTWG ke-47 ASEC telah mencatat progress dari KLTSP, termasuk kartu skor yang melacak kemajuan pelaksanaan KLTSP, bahwa hingga Juni 2024, skor sementara pelaksanaan KLTSP berada pada angka 3,96 dari 5,00, dengan 231 dari 243 milestone telah terlaksana.

Dari 231 milestone tersebut, sebanyak 120 milestone (51,9%) telah selesai dilaksanakan, dan 108 milestone (46,8%) masih dalam proses, termasuk 25 milestone yang dikategorikan sebagai kegiatan berkelanjutan (misalnya berbagi pengetahuan, pertukaran informasi, pelatihan/peningkatan kapasitas rutin/tahunan, dll), yang akan dihitung sebagai 'selesai' pada tahun 2025.

Adapun, per Juni 2024, skor rata-rata untuk Transportasi Laut adalah 3,97 dari 5. Singkatnya, 16 (44%) tonggak pencapaian di bawah MT telah selesai; 6 (17%) hampir selesai; 13 (36%) sedang berlangsung; dan 1 (3%) belum dimulai.

“Indonesia menyampaikan terima kasih atas laporan yang disampaikan oleh ASEC dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASEAN Member State atas pencapaian yang telah diperoleh sampai saat ini. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pencapaian di masa yang akan datang sesuai rencana strategis yang telah dirumuskan dengan berkolaborasi bersama negara anggota ASEAN lainnya,” ujar Lollan dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Lebih lanjut, Lollan mengungkapkan, bahwa Indonesia juga telah memenuhi hasil kesepakatan pada Pertemuan AMTWG ke-47, yang meminta semua negara anggota ASEAN untuk menyerahkan data pelabuhan tahun 2023-2024 kepada Brunei Darussalam guna memantau indikator kinerja utama (KPI) pelabuhan-pelabuhan terpilih di ASEAN untuk periode 2024-2025 dengan menggunakan pemodelan Data Envelopment Analysis (DEA) oleh Maritime Institute of Malaysia (MIMA).

Selain itu, Indonesia juga telah memberikan informasi terbaru mengenai rencana pembangunan nasional Indonesia, terkait dengan peningkatan kapasitas pelabuhan-pelabuhan jaringan ASEAN.

“Pelabuhan Indonesia meliputi 14 Pelabuhan, yaitu Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Makassar (Ujung Pandang), Tanjung Emas (Semarang), Bitung, Balikpapan, Dumai, Pontianak, Panjang, Palembang, Banjarmasin, Sorong, Jayapura,” terang Lollan.

Dalam kesempatan ini, PT. Pelindo juga berkesemoatan untuk menyampaikan paparan mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta implementasi pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan di Indonesia. 

AMTWG-48, jelas Lollan juga membahas lebih lanjut tentang pengoperasian jaringan pelayaran kapal Ro-Ro di ASEAN, antara lain perkembangan rute RoRo Dumai-Melaka dan RoRo Bitung-Davao (General Santos).

Adapun terkait RoRo Dumai-Melaka, Lollan menjelaskan, bahwa progres fisik rehabilitasi darat di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan saat ini telah selesai dilaksanakan dan telah dioperasikan pada awal tahun 2025. 

“Saat ini sudah tersedia ruang untuk mendukung fasilitas CIQS dan pelabuhan masih dioperasikan untuk melayani lintas domestik saja,” ungkapnya.