1.000 Tentara Transgender Segera Dikeluarkan dari Militer AS, Jika Tak Mau akan Dipaksa

WASHINGTON - Militer AS "segera" memulai proses penarikan sekitar 1.000 tentara transgender dan akan memaksa keluar mereka yang tidak mengundurkan diri secara sukarela pada awal Juni, kata Pentagon pada Kamis (6/5).

Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada bulan Januari yang melarang transgender berdinas di militer. Sementara Mahkamah Agung AS minggu ini memutuskan bahwa larangan tersebut dapat berlaku, sementara proses litigasi yang menentangnya berlangsung.

"Departemen Militer akan segera mulai memproses pemisahan anggota dinas yang sebelumnya mengidentifikasi diri untuk pemisahan sukarela sebelum 26 Maret 2025," kata memo dari kepala Pentagon Pete Hegseth.

Sekitar 1.000 tentara yang teridentifikasi memiliki diagnosis disforia gender termasuk dalam kategori tersebut, kata juru bicara Pentagon Sean Parnell dalam sebuah pernyataan.

Total ada 4.240 tentara yang saat ini bertugas dengan diagnosis seperti itu hingga akhir tahun lalu, menurut seorang pejabat senior pertahanan. Dan memo itu mengatakan mereka yang tidak secara sukarela meninggalkan tugasnya paling lambat tanggal 6 Juni untuk pasukan tugas aktif dan hari berikutnya untuk pasukan cadangan akan dipindahkan.

"Setelah berakhirnya masa kelayakan identifikasi diri, Departemen Militer akan memulai proses pemisahan tidak sukarela," kata memo itu.

Dalam perintah eksekutifnya pada tanggal 27 Januari, Trump menyatakan bahwa "mengungkapkan 'identitas gender' palsu yang berbeda dari jenis kelamin seseorang tidak dapat memenuhi standar ketat yang diperlukan untuk dinas militer."

Pentagon menindaklanjutinya dengan memo yang dikeluarkan akhir Februari yang menyatakan bahwa mereka akan menarik pasukan transgender dari militer kecuali mereka memperoleh keringanan berdasarkan kasus per kasus, serta mencegah transgender untuk bergabung.

Warga Amerika transgender telah menghadapi perubahan kebijakan yang tak menentu mengenai dinas militer dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Demokrat berusaha mengizinkan mereka untuk bertugas secara terbuka, sementara Trump berusaha menjauhkan mereka dari dinas militer.