Pemkab Situbondo Tidak Peroleh Pendapatan dari Pengelolaan TN Baluran

Situbondo - Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyatakan pemerintah daerah setempat tidak memperoleh pendapatan dari pengelolaan wisata alam Taman Nasional Baluran namun mendapatkan efek ekonomi dari kunjungan wisatawan.

"Desa Kebangsaan Wonorejo (Kecamatan Banyuputih) secara ekonomi bisa mengambil manfaat dari TN Baluran sebagai daerah wisata dan konservasi sekaligus," kata Kepala Disparpora Kabupaten Situbondo Puguh Wardoyo di Situbondo, Minggu.

Dia mengatakan pada Mei 2025 Desa Wonorejo telah dikukuhkan sebagai Desa Wisata Kebangsaan karena masyarakat yang beragam suku dan budaya hidup rukun.

Oleh karena itu, desa berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi tersebut dapat menjadi objek wisata penyangga Taman Nasional Baluran.

"Desa Wonorejo sejak dulu sudah diluncurkan sebagai Desa Wisata Kebangsaan dan diharapkan memperoleh manfaat dari sisi letak strategisnya sebagai daerah wisata (TN Baluran)," kata dia.

Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebangsaan Wonorejo Hery Sampurno mengaku selama menjadi direktur badan usaha di desa penyangga wisata Taman Nasional Baluran itu, belum pernah mendapatkan apapun untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

"Karena memang akses masuk ke TN Baluran langsung dari jalur pantura dan tidak melalui di Desa Wonorejo, yang artinya ketika ada kunjungan jutaan wisatawan belum pernah digandeng untuk peningkatan pendapatan asli desa kami, karena kami tahu TN Baluran induknya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.

Hery mengungkapkan di Desa Wisata Kebangsaan Wongsorejo terdapat puluhan homestay melayani wisatawan nusantara maupun mancanegara yang singgah untuk berkunjung ke wisata alam TN Baluran.

"Tapi saat ini yang menginap di homestay sudah mulai berkurang sejak akses jalan ke TN Baluran diperbaiki, sehingga wisatawan tidak membutuhkan waktu lama untuk masuk ke dalam taman nasional," katanya.