RI–Korsel Berkolaborasi Hijau, Bangun Infrastruktur Ramah Lingkungan

JAKARTA – Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) terus berkembang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pertahanan. Hubungan bilateral ini telah memasuki dekade kelima dengan total nilai perdagangan mencapai 20,8 miliar dollar AS pada 2023. Kerja sama ini juga mencakup bidang energi, pendidikan, dan perlindungan hak cipta.

Korsel merupakan salah satu investor utama di Indonesia, dengan peningkatan investasi di berbagai sektor seperti industri, infrastruktur, ICT, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Selama pandemi Covid-19, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan juga diperkuat untuk mencegah penyebaran virus dan memitigasi dampaknya terhadap bidang ekonomi dan sosial.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Korean Energy Agency bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kolaborasi ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman pada bidang transisi energi dan transformasi digital

"Peresmian MoU (memorandum of understanding) ini adalah langkah awal strategis untuk membangun sinergi dan sekaligus melanjutkan upaya yang telah berjalan sebelumnya dalam membangun konvergensi transisi energi listrik dan transformasi digital, dua pilar sentral dalam agenda pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," ungkap Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (23/4).

Penandatanganan MoU ini juga menjadi tonggak penting memperkuat sinergi pembangunan Indonesia dan Republik Korea, sejalan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Abdul mengharapkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat mendorong efisiensi, produktivitas, serta menciptakan nilai tambah di sektor-sektor produktif seperti pertanian dan pariwisata.

Sesuai RPJPN dan RPJMN, pemerintah disebut telah menetapkan swasembada energi, pangan, dan air sebagai prioritas nasional. Infrastruktur ketenagalistrikan maupun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut, sekaligus mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Ia turut menekankan urgensi kemitraan lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan yang memerlukan keterpaduan dan kolaborasi antar pihak dari aspek teknologi, sosial, pembiayaan, hingga kelembagaan.

Bappenas mengharapkan pula kerja sama ini menjadi katalisator lahirnya solusi inovatif dalam perencanaan kebijakan, pengembangan kapasitas, dan penerapan teknologi ramah lingkungan berbasis digital.

"Komitmen kita bersama akan menentukan keberhasilan dari program ini. MoU ini bukan sekadar simbol kerja sama, tetapi langkah nyata membangun masa depan yang lebih baik bagi kedua negara," ucap Abdul.