Mensos: Sekolah Rakyat Didukung Super Team
Jumat, 18 Apr 2025, 22:45 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: Muhamad Ma'rup
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menyebut, program Sekolah Rakyat didukung oleh Super Team yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri ditugaskan sebagai penanggung jawab operasional.
"Jadi istilahnya super team, bukan superman. Semuanya adalah pembantu presiden. Siapa yang diberi tugas, maka kita harus mendukung tugas-tugasnya," ujar Mensos, di Jakarta, Kamis (17/4).
Dia menjelaskan, jangan ada ego sektoral dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, jika Sekolah Rakyat hanya dikerjakan Kemensos dan kementerian lain tidak ikut, itu merupakan pola kerja yang lama.
"Jadi jangan dikotak-kotakkan gitu. Kalau ini harus ini-ini, itu namanya masih pola lama, ego sektoral," jelasnya.
Gus Ipul mengungkapkan, dalam Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 mengatur tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, kata dia, terdapat kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang bertugas membantu Sekolah Rakyat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) misalnya bertugas untuk mengurus rekrutmen guru, penyiapan kurikulum, dan penerimaan siswa.
Dia menyebut, Sekolah Rakyat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan butuh kolaborasi semua pihak. Dia memastikan, semua pihak yang terlibat tidak keberatan dengan pola kerja tersebut, bahkan antar kementerian saling menguatkan.
"Makanya itu dalam penanganan kemiskinan misalnya itu, tidak bisa saja Kementerian Sosial sendiri. Harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Seluruh kementerian yang punya program peningkatan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan programnya," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyarankan agar Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kemensos. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” katanya.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!