Mensos: Pemda Antusias Bangun Sekolah Rakyat karena Ini Strategi Entaskan Kemiskinan

JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) antusias membangun Sekolah Rakyat. Pemda bahkan berlomba-lomba mengajukan proposal kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan asesmen sebelum program direalisasikan.

“Kita tidak ingin program ini hanya berhenti di rencana. Siapa yang paling siap, itu yang akan dibangun lebih dulu. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat miskin,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah di Jakarta, Rabu (16/4).

Mensos memastikan, kesempatan terbuka seluas-luasnya bagi daerah yang siap mendukung program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 5 hektare. Daerah yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan penuh akan diprioritaskan.

Sekolah Rakyat, jelas Mensos, merupakan upaya strategis untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” jelasnya.

Gus Ipul mengungkapkan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan sistem ini, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima.

“Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyarankan agar Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kemensos. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.

“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” jelas Esti.

Di sisi lain, kata Esti, rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar. Meski begitnsentif dan jenjang karir guru tersebut juga perlu dipertimbangkan. “Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks. Bagaimana insentif dan jaminan kesejahteraan mereka?” terangnya.

Dia menilai, perlu ada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar tidak terhenti di tengah jalan atau kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan. Menurutnya, Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah yang ada.

“Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan,” tuturnya.  ruf/S-2