Presiden Xi Jinping: 75 Tahun Hubungan Tiongkok-Indonesia Jadi Model Solidaritas

Namun setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, hubungan diplomatik putus karena muncul tuduhan keterlibatan Tiongkok dalam mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada 1967, Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Selama periode ini, hubungan hanya berlangsung sangat terbatas dan informal. Indonesia pun menjalin hubungan dengan Taiwan.

Kemudian pada 1990, masih di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 8 Agustus 1990 dan mengakui prinsip "Satu Tiongkok" sehingga hanya mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara Tiongkok satu-satunya di dunia.

Sejak era reformasi di Indonesia, hubungan Indonesia dan Tiongkok pun semakin erat. Pada 2005, kedua negara mendeklarasikan hubungan "Strategic Partnership" (Kemitraan Strategis) dan pada 2013 status hubungan tersebut ditingkatkan menjadi "Comprehensive Strategic Partnership "Kemitraan Strategis Komprehensif" yang mencakup bidan perdagangan, investasi, dan pertahanan.

Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia ikut bergabung dalam "Belt and Road Initiative" dengan salah satu proyek infrastruktur yang berhasil dilakukan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Berdasarkan catatan Bea Cukai Tiongkok, perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok pada 2024 mencapai 147,78 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia mencapai 71,09 miliar dolar AS, sedangkan impor dari Tiongkok sebesar 76,69 miliar dolar AS. Tiongkok menjadi yang terbesar di atas Amerika Serikat dan Jepang.

Sementara Investasi Asing Langsung (FDI) China di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar AS (ketiga terbesar) atau meningkat 9,4 persen dibanding 2023. Nilai tersebut masih di bawah nilai investasi dari Hong Kong (8,2 miliar dolar AS) dan Singapura (20,1 miliar dolar AS).