Pesan Menyentuh Sultan HB X di Penataan Parkiran Abu Bakar Ali, Malioboro, Yogya

YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyerukan agar proses penataan kawasan Malioboro serta Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali dilakukan dengan pendekatan yang cepat, tepat, dan penuh kebijaksanaan. Dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Yogyakarta, ia menekankan pentingnya mengedepankan empati terhadap masyarakat yang terdampak, khususnya para juru parkir.

Dalam rapat bertajuk Pengembangan Infrastruktur dan Objek Wisata Kota Yogyakarta yang berlangsung pada Jumat (11/4/2025) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Sri Sultan menyampaikan langsung pesannya kepada Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, disaksikan oleh jajaran pimpinan DIY dan Kota Yogyakarta.

Menurut Sri Sultan, penataan ulang TKP Abu Bakar Ali tidak boleh mengabaikan nasib para pekerja lapangan. Ia meminta agar solusi konkret dan efisien segera diambil. “Tempat dan juru parkir harus mendapat perhatian. Carikan jalan keluar yang tidak memberatkan mereka. Jangan sampai masyarakat menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kota Yogyakarta untuk bekerja dalam semangat kolaboratif, baik dalam menghadapi penataan kawasan maupun tantangan lain seperti bencana dan isu sosial. “Mari kita hadapi ini dengan hati yang empatik. Kekuasaan itu bukan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa, tetapi untuk melayani rakyat dengan keikhlasan,” ucapnya.

Sri Sultan juga mengkritisi kondisi Malioboro yang menurutnya kian semrawut karena parkir sembarangan dan minimnya kesadaran pengunjung. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kawasan yang dulunya tertib kini menjadi kumuh. “Becak dulu hanya parkir di tempat yang ditentukan. Sekarang seenaknya sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Gubernur menyarankan agar Pemkot Yogyakarta terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama soal pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan Malioboro. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga kebersihan bukan hanya di tangan petugas, melainkan juga masyarakat luas.

Di bidang anggaran, Sri Sultan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi. Ia membuka pintu bagi Pemkot Yogyakarta untuk mengajukan bantuan keuangan dari provinsi, namun mengingatkan bahwa mekanismenya tetap harus sesuai regulasi. “Kalau Kota butuh bantuan dana, ya sampaikan saja. Tapi jangan lupa, ini wilayah kewenangan kota. Tanpa kerja sama, provinsi tidak bisa begitu saja menganggarkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi tema pembangunan dalam APBD antara kabupaten/kota dengan provinsi. Menurutnya, ketiadaan keselarasan bisa menghambat tujuan pembangunan jangka panjang. “Rekomendasi gubernur terhadap APBD itu harus bersifat mendasar. Kalau ada kekeliruan, segera perbaiki sebelum dievaluasi resmi,” tandasnya.

Usai pertemuan, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menanggapi arahan tersebut sebagai panduan penting bagi dirinya sebagai pemimpin baru di Kota Yogyakarta. Ia menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan tema pembangunan kota dengan provinsi agar program-program dapat saling menguatkan.

Hasto juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kawasan Malioboro, sebagaimana ditekankan oleh Sri Sultan. “Kami akan fokus pada penataan area gorong-gorong agar tidak menimbulkan kesan kumuh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut memaparkan rencana pengembangan wilayah selatan kota, termasuk penataan Terminal Giwangan agar dapat menampung bus besar dan mengurangi kepadatan di pusat kota. “Kami siapkan sistem shuttle dari terminal ke pusat kota sebagai bagian dari strategi tersebut,” jelasnya.

Soal kebersihan dan pengelolaan sampah, Hasto menuturkan bahwa pemerintah kota akan menanganinya secara bertahap dan terencana. “Kami berkomitmen menyelesaikan satu per satu masalah kecil agar Yogyakarta tetap nyaman dan bersih untuk semua,” pungkasnya.