Warga Papanggo minta hidran untuk hadapi kebakaran

Jakarta -- Warga RW 02 Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangunkan hidran mandiri untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah yang merupakan permukiman padat.

Soal pengadaan hidran ini disampaikan warga kepada anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo yang tengah berkunjung ke kawasan ini.

"Kami mohon pak Dewan untuk memfasilitasi ini karena sangat urgen. Sudah beberapa kali kebakaran terjadi di daerah ini dan banyak korban terdampak," kata Ketua RW 02 Papanggo Tanjung Priok Muhammad Kusnadi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia kebakaran sudah tiga kali terjadi di lingkungan mereka dan ada 20 kepala keluarga yang terdampak kebakaran.

Bahkan, lanjutnya tiga tahun yang lalu kebakaran yang terjadi di sini berdampak pada 200 kepala keluarga.

Ia mengakui jika terjadi kebakaran mobil pemadam kebakaran agak kesulitan masuk ke lokasi padat penduduk tersebut sehingga perlu dibangunkan hidran mandiri yang dapat segera dipakai warga.

"Kami mohon ini agar segera direalisasikan karena saat kebakaran mobil damkar sangat sulit bermanuver masuk ke sini ," kata dia.

Ia mengatakan kebetulan ada lahan milik PAM Jaya yang ada di lokasi tersebut yang kosong dan tidak digunakan selama beberapa waktu.

"Kami usul ini dibangun menjadi hidran mandiri serta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan posyandu yang memang terkendala lokasi," kata dia.

Sementara anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mengatakan akan memfasilitasi ini kepada PAM Jaya dan juga Dinas Gulkarmat DKI Jakarta.

"Fokus utama tentu harus ada lahan dulu dan ini yang pertama diupayakan," kata anggota DPRD Dapil III DKI Jakarta yakni Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan.

Menurut pria yang disapa TW tersebut jika lahan sudah tersedia baru diajukan ke Dinas Gulkarmat untuk pengadaan hidran mandiri di lingkungan ini.

"Kami akan koordinasikan juga dengan PAM Jaya agar lahan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar," kata dia

Ia mengatakan permohonan ini muncul dalam sosialisasi Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang perpasaran yang disampaikan kepada warga RW 02 Papapanggo dan dalam kegiatan ini ada beberapa aspirasi masyarakat yang ditampung untuk direalisasikan.