Pemilu Myanmar Digelar Desember atau Januari

NAYPYIDAW - Pemerintah militer Myanmar akan menggelar pemilihan umum pada bulan Desember 2025 atau Januari 2026, kata media pemerintah, Sabtu (8/3), mengutip pimpinan junta yang memberi kerangka waktu spesifik pertama untuk pemilu yang telah lama dijanjikan.

Myanmar dilanda kekacauan sejak awal tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, memicu gerakan protes yang berubah menjadi pemberontakan bersenjata terhadap junta di seluruh negara itu.

Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing , telah berjanji akan mengadakan pemilu, tetapi pemerintahannya berulang kali memperpanjang keadaan darurat, bahkan ketika militer digempur oleh kelompok oposisi anti-junta.

Para kritikus mencemooh janji pemilu sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan, mengingat puluhan partai politik dilarang dan junta telah kehilangan cengkeramannya atas sebagian besar wilayah Myanmar.

"Kami berencana untuk segera menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil," kata Jenderal Min Aung Hlaing saat berkunjung ke Belarus, tempat ia mengumumkan kerangka waktu, demikian dilaporkan surat kabar Global New Light of Myanmar.

“Sebanyak 53 partai politik telah menyerahkan daftar nama untuk ikut serta dalam pemilu,” katanya.

Junta hanya mampu melaksanakan sensus lapangan secara menyeluruh di 145 dari 330 kotamadya di negara itu untuk menyiapkan daftar pemilih untuk pemilu, menurut laporan sensus yang diterbitkan pada bulan Desember.

Pemilu ini juga membawa risiko terjadinya lebih banyak kekerasan karena junta dan lawan-lawannya berupaya meningkatkan kendali atas wilayah Myanmar, tempat konflik yang meluas telah menghancurkan perekonomian dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.