BP Taskin Yakin 3 Program Prioritas Pemerintah Mampu Kurangi Angka Kemiskinan

Koran-jakarta.com || Sabtu, 08 Mar 2025, 10:00 WIB

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko meyakini tiga program prioritas pemerintah mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

BP Taskin Yakin 3 Program Prioritas Pemerintah Mampu Kurangi Angka Kemiskinan

Ket. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko (tengah atas) di sela-sela kegiatan Kuliah Kerja Profesi I Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, Jakarta.

Doc: BP Taskin BP Taskin Yakin 3 Program Prioritas Pemerintah Mampu Kurangi Angka Kemiskinan

"Pemerintahan Prabowo Subianto berusaha memutar ekonomi untuk mengurangi orang miskin dengan menggunakan tiga hal yang menjadi andalannya. Ketiga hal itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah murah, dan sekolah rakyat," kata Budiman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/3).

Hal ini dikatakannya saat memberikan Kuliah Kerja Profesi I Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri.

Menurut dia, ketiga program ini akan memiliki efek bola salju untuk meredam banyak potensi masalah sosial.

"Bila kita punya generasi berikutnya yang sehat, lingkungan rumahnya baik, dan bersekolah dengan benar, maka kehidupan generasi berikutnya akan lebih baik," kata Budiman.

Pihaknya pun menyoroti perekonomian yang tidak berbasis kewirausahaan menjadi salah satu penyebab situasi perekonomian di Tanah Air saat ini yang belum sehat.

"Masyarakat kita belum bisa mengembangkan intelektualnya untuk berproduksi. Dari sisi ekonomi, banyaknya orang kaya yang tidak mendapatkan uang dari produksi yang benar juga membuat ekonomi tidak berkembang," katanya.

Adanya deindustrialisasi membuat bidang usaha yang mengeksploitasi alam lebih menguntungkan dibandingkan manufaktur. Di sisi lain, lanjut dia, usaha di bidang digitalisasi juga kurang digemari.

"Memanfaatkan alam tanpa memberikan nilai tambah akan membuat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Permasalahan ekonomi di Indonesia adalah ekonomi yang bukan berdasarkan entrepreneurship. Politik kita tidak didanai oleh perusahaan yang menambah nilai, tapi didanai oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, pembabatan hutan. Tidak ada orang DPR kita didanai oleh perusahaan digital, misalkan perusahaan intelijen atau informasi," katanya.

Tim Redaksi:
A
L

Like, Comment, or Share:


Artikel Terkait