Penyerapan Belanja Pemerintah Tidak Selalu Berdampak Nyata

Berorientasi Efektivitas

            Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko berharap reformasi tata kelola keuangan negara harus lebih progresif dan berorientasi pada efektivitas serta akuntabilitas belanja negara.

“Sudah lama masalahnya kan data. Tata kelola kalau basisnya bukan data yang akurat jadi susah menilainya. Orientasinya harus ke teknologi data dan kecerdasan buatan (AI),” kata Aditya.

Mengenai kebocoran anggaran di atas 30 persen selama lebih dari tiga dekade menandakan ada masalah sistemik yang harus segera dibenahi. “Pengawasan perlu diperkuat dengan teknologi, audit berbasis real-time, serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih ketat, bukan sekadar laporan tahunan yang bersifat normatif,” tambahnya.

Selain itu, sinergi Pemerintah dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk pengawasan keuangan negara dengan baseline peningkatan penggunaan teknologi terkini.

“Tanpa pengawasan yang melibatkan partisipasi publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengendalian anggaran, upaya pencegahan kebocoran keuangan negara hanya akan menjadi wacana tanpa hasil yang nyata,” pungkasnya.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan satu rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan. Uang rakyat yang dikelola dan dibelanjakan Pemerintah harus berdampak pada masyarakat.