Perbankan, Pionir Dalam Transisi Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon

Lembaga pengawas itu telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 pada 5 Desember 2014 yang berisi rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Selain itu, juga menerbitkan Peraturan OJK No. 51/POJK. 03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Untuk sustainable financing, OJK mengelompokkan dukungan sektor jasa keuangan dalam dua kategori yaitu partisipasi langsung (direct financing) dan tidak langsung (indirect financing). Partisipasi langsung bisa dalam bentuk bank menerbitkan obligasi hijau (Green Bond), kemudian menyalurkan ke sektor riil atau dunia usaha yang menerapkan prinsip bisnis ramah lingkungan.

Sedangkan, partisipasi tidak langsung, bank berperan sebagai pembeli atau investor green bond atau sukuk hijau yang diterbitkan negara atau issuer lainnya. Dana dari penerbitan green bonds itu dimanfaatkan Pemerintah atau issuer membiayai proyek-proyek hijau seperti membangun pembangkit listrik tenaga surya, bayu, hydro dan geothermal.

Melihat besarnya potensi ekonomi di sektor yang ramah lingkungan, Peneliti Ekonomi Lingkungan yang juga Pendiri Think Policy, Andhyta Firselly Utami berharap perbankan di Tanah Air meningkatkan pembiayaan ke proyek-proyek green economy guna mendukung terwujudnya NZE pada 2060.

“Perbankan memiliki peran sangat vital dalam mendorong proyek-proyek yang fokus pada green economy, circular economy, energi terbarukan, efisiensi energi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Perbankan harus menjadi inisiator dan pionir bagi Indonesia bertransisi menuju ekonomi yang rendah karbon (low carbon) dan berkelanjutan,” kata Andhyta.

Agent of Development

Sebagai agen pembangunan atau agent of development sudah sewajarnya Pemerintah dan masyarakat banyak berharap pada bank-bank BUMN mengambil inisiatif atau inisiator sekaligus berada di garda depan sebagai pionir yang mendorong Indonesia bertransisi menuju ekonomi rendah karbon.

Hal itu cukup beralasan, karena dari sisi aset, pembiayaan maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), empat Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN mendominasi pangsa industri perbankan nasional. 

Salah satu Bank BUMN yang sangat aktif melakukan inovasi dalam mendorong Indonesia menerapkan ekonomi hijau yang berkelanjutan adalah Bank Mandiri. Bank dengan aset terbesar di Indonesia tepatnya 2.427 triliun rupiah pada akhir tahun 2024 itu, bahkan sudah berani membuat komitmen Enviromental, Social and Governance (ESG) pada 2030. 

Bank Mandiri pun sudah mencanangkan komitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) dalam kegiatan operasional pada 2030, sedangkan untuk pembiayaan pada 2060 yang dituangkan dalam tagar #mandiriNZEoperasional2030#

Dalam menjalankan strategi bisnis perseroan, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi baru-baru ini menyatakan, sebagai bukti komitmen pada prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG), portofolio berkelanjutan pada 2024 di Bank Mandiri mencapai 293 triliun rupiah.

Portofolio Hijau tersebut, tumbuh signifikan 15,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 149 triliun rupiah.