Perbankan, Pionir Dalam Transisi Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini melukiskan kondisi bumi saat ini. Planet yang per 1 Januari 2025 diperkirakan dihuni oleh 8,09 miliar manusia, bukan lagi mengalami global warming (pemanasan global), tetapi sudah masuk ke fase global boiling (dunia mendidih).

Lembaga internasional yang bermarkas di New York Amerika Serikat (AS) itu pun mengingatkan, jika suhu bumi terus dibiarkan lebih dari 1,5 derajat Celsius, maka diprediksi akan mengakibatkan sekitar 210 juta orang di dunia mengalami kekurangan air, 14 persen populasi akan terpapar gelombang panas, dan 297 juta rumah akan terendam banjir pesisir, serta 600 juta jiwa berpotensi mengalami malnutrisi akibat gagal panen.

Fakta pemanasan global (global warming) yang terus berlangsung, juga terlihat dalam sebuah penelitian yang diterbitkan jurnal Science Advances. Para ilmuwan seperti ditulis dalam jurnal itu menganalisis lebih dari 100.000 gambar radar satelit untuk menilai kesehatan 162 lapisan es Antartika. Hasilnya, sangat mencengangkan, mereka menemukan volume es turun 71 persen dari tahun 1997 hingga 2021.

Kalau kondisi tersebut terus berlangsung, para ilmuwan memperkirakan lebih dari 40 persen volume lapisan es di Antartika akan hilang dalam 25 tahun, sehingga meningkatkan risiko kenaikan permukaan air laut.

Sebagai bentuk kepedulian pada bumi yang tengah terancam mendidih, Pemerintah RI saat pagelaran World Hydropower Congress di Bali pertengahan Oktober 2023 menyerukan perlunya mempercepat transisi energi (energy transition) dari energi fosil ke Renewable Energy atau Energi Baru Terbarukan/(EBT).

Transisi ke energi yang berkelanjutan (sustainable) itu, bertujuan untuk meredam kenaikan suhu bumi, sekaligus menyikapi perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana serta mengancam dan merugikan populasi dunia.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi berpendapat, kenaikan suhu bumi yang berakibat pada perubahan iklim global merupakan masalah serius yang harus disikapi semua kalangan.

Sebagai gambaran, papar Hafidz, dampak El Nino pada 2024 silam sudah menaikkan suhu 0,9 derajat Celsius di sebagian area Samudera Pasifik. Kenaikan itu sudah menyebabkan cuaca ekstrem di hampir seluruh area ekuator (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) selama hampir empat bulan.

“Dengan ancamannya yang luas, maka sangat penting kerja sama global dan komitmen seluruh negara, untuk serius menekan emisi karbon (Carbon Emissions) melalui skema Net Zero Emission(NZE) sesuai The Paris Agreement, agar pada 2030 kelak suhu global bisa tetap ditahan di bawah 1,5 derajat Celsius,” imbau Hafidz.

Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan penurunan emisi karbon 41 persen, atau 140 juta ton CO2 pada 2030 dan NZE paling lambat 2060. Untuk mencapai target tersebut, maka pekerjaan rumah paling serius yang segera dikerjakan adalah transisi energi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan sebagai kontributor emisi paling besar. 

Lembaga-lembaga internasional pun terus menggugah para pemimpin negara-negara di dunia agar berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat dunia membangun kesadaran dan melakukan aksi peduli nyata mencegah pemanasan global. 

Peran Strategis

Sebagai jantung perekonomian, sektor jasa keuangan seperti perbankan, lembaga keuangan nonbank yaitu asuransi, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun serta industri pasar modal dipandang bisa memainkan peran penting dalam menjaga suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Bahkan, sektor jasa keuangan bisa menjadi inisiator baik langsung maupun tidak langsung dengan mengembangkan dan mengedepankan praktik keuangan keberlanjutan atau Sustainable financing.

Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan Keuangan (OJK) sudah mendefinisikan sustainable financing di Indonesia sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi (economy), sosial (social), dan lingkungan hidup (enviroment).