Lebih 165 Ribu Guru TK Madrasah dan Pondok Pesantren Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta kembali bersinergi untuk memberikan kepastikan perlindungan bagi guru honorer di lingkungan Kemenag DKI Jakarta. 

Kedua belah pihak berupaya memastikan bahwa tenaga pendidik honorer tersebut tetap terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag DKI Jakarta, Dr. H. Adib, M.Ag., menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dalam layanan kepesertaan Jamsostek. Menurutnya, sekitar 2.600 guru honorer madrasah di DKI Jakarta telah terdaftar dalam program tersebut.

“Guru-guru honorer di lingkungan madrasah mendapatkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari anggaran Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,” ujar Adib.

Ia mengatakan, manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pentingnya perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan keluarganya.

Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan klaim simbolis kepada dua ahli waris guru honorer peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Masing-masing ahli waris menerima santunan bernilai ratusan juta rupiah sebagai bukti nyata manfaat program ini.

”Tentu semua orang ingin selalu selamat, tetapi jika risiko tidak dapat dihindari, maka jaminan sosial menjadi sangat penting,” ujar Adib.

Menurutnya, program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga guru honorer yang kehilangan tulang punggung ekonomi mereka.

Adib menekankan pentingnya edukasi program Jamsostek kepada masyarakat. “Banyak yang belum mengetahui program ini. Oleh karena itu, mereka yang sudah memahami pentingnya perlindungan sosial diharapkan bisa menyebarluaskan informasi ini,” kata Adib.

Lebih lanjut, ia berjanji untuk terus memperluas cakupan kepesertaan bagi guru-guru honorer di lingkungan Kanwil Kemenag DKI Jakarta. “Saat ini ada sekitar 4.000 guru honorer di lingkup Kanwil DKI. Kami berharap seluruhnya dapat terlindungi dalam program ini,” ujarnya.

Sementara, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menjelaskan program perlindungan bagi guru honorer di lingkungan Kemenag telah berjalan sejak 2023.

Saat ini, terdapat sekitar 165.000 guru honorer Kemenag di seluruh Indonesia yang terdaftar di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun. Seluruh iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dianggarkan melalui APBN lewat Kementerian Agama.

Deny berharap program ini tetap berjalan pada 2025. “Kami berharap tetap ada alokasi anggaran dari Kementerian Agama untuk guru-guru honorer. Jika masih dialokasikan, tentu sangat baik,” kata Deny.

Namun, apabila anggaran perlindungan guru TK Madrasah dan Pondok Pesantren belum tersedia, pihaknya akan berupaya mengajukan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tetap terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.