Indonesia Butuh Transformasi Ekonomi

Jakarta – Banyak negara terperangkap dalam middle-income trap, salah satunya Indonesia karena ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tradisional, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta kurangnya inovasi dan investasi dalam teknologi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi.

““Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen, sehingga menghambat upaya kita mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar kita dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya saat bertemu perwakilan Asian Productivity Organization (APO), di Jakarta, Minggu (23/2).

Seperti dikutip dari Antara, Kementerian PPN/Bappenas dan APO disebut telah menandatangani Letter of Intent (LoI) pada Februari 2024 yang menjadi pijakan awal penyusunan rencana induk produktivitas nasional (RIPN).

Dengan rencana induk ini, lanjut dia, Indonesia akan memiliki peta jalan yang dapat meningkatkan produktivitas Indonesia, menciptakan ekosistem ekonomi lebih inovatif dan kompetitif, serta membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Per periode Januari-Februari 2025, telah dilakukan kunjungan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan guna memastikan perencanaan berbasis kebutuhan nyata,” ungkap Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen mendukung seluruh proses penyusunan RIPN serta memastikan implementasi rencana tersebut melalui regulasi turunan yang akan diterapkan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, rencana ini juga perlu diadaptasi pada tingkat daerah agar strategi peningkatan produktivitas dapat disesuaikan dengan kearifan lokal.

“Dokumen ini tidak hanya akan menjadi acuan nasional, tetapi juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh,” kata Menteri PPN.

Langkah Strategis

Di kesempatan yang sama, Rachmat Pambudy menyampaikan  dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan HAM.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. HAM bukan sekadar isu hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya saat bertemu Menteri HAM Natalius Pigai, di Jakarta, Minggu.

Sebagai langkah strategis ke depan, kedua instansi itu dinyatakan bakal selalu berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program untuk memastikan pembangunan HAM lebih inklusif, berbasis data, serta berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 Natalius Pigai menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya peran Governmental Human Rights Focal Point (GHRFP) dalam memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip HAM. Pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga HAM nasional, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).