Korsel dan AS Gelar Latihan Kedirgantaraan Gabungan

SEOUL - Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) menyatakan bahwa Korsel dan Amerika Serikat (AS) telah melakukan latihan militer gabungan di udara pada Kamis (20/2) dengan mengerahkan pesawat pembom strategis B-1B milik Angkatan Udara AS untuk pertama kalinya dalam era pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Latihan tersebut turut mengerahkan jet tempur siluman Angkatan Udara Korsel F-35A, dan F-15K, serta jet tempur F-16 milik AS,” demikian pernyataan dari Kementerian Pertahanan Korsel seperti dilansir kantor berita KBS, Jumat (21/2).

Sementara itu Angkatan Udara AS mengumumkan bahwa latihan militer gabungan ini difokuskan untuk merampungkan simulasi serangan presisi.

“Latihan militer tingkat lanjut ini digelar untuk memastikan kami mampu mempertahankan tingkat kesiapan tinggi yang diperlukan untuk postur pertahanan gabungan kami,” kata Letnan Jenderal David Iverson, komandan Angkatan Udara AS Ketujuh.

“Setiap kali awak pesawat kami akan membuat rencana, melaksanakan, dan berdiskusi bersama, serta kami ingin membangun kemahiran dalam taktik, teknik, dan prosedur untuk mempertahankan aliansi, jika diperlukan,” imbuh dia.

Kementerian Pertahanan Korsel menjelaskan bahwa latihan kali ini digelar untuk memperlihatkan kemampuan sistem pencegahan AS yang diperluas terhadap ancaman misil dan nuklir Korutyang terus berkembang, serta  meningkatkan kemampuan operasi antara pasukan Korsel dan AS.

Kementerian itu pun menerangkan bahwa Korsel dan AS tetap akan melaksanakan latihan militer gabungan untuk mencegah dan menangani ancaman Korut serta memperkuat aliansi bilateral.

Seruan PBB

Sementara itu lembaga hak asasi manusia (HAM) PBB menyatakan bahwa tahanan perang Korut yang ditangkap Ukraina tidak boleh dipulangkan ke Korut tanpa keinginan mereka.

Juru bicara kantor PBB Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), Liz Throssell, mengatakan pada Kamis (20/2) waktu setempat bahwa Undang-Undang Kemanusiaan Internasional menuntut agar tawanan perang harus mendapat perlakuan manusiawi dan harga dirinya dijaga di situasi apapun.

Throssell pun mendesak otoritas Ukraina untuk mematuhi kewajiban sesuai prinsip non-refoulement yang merupakan prinsip hukum internasional yang ditetapkan Konvensi Status Pengungsi dan Konvensi Antipenyiksaan.

Menurut prinsip tersebut, tahanan perang tidak boleh dipulangkan secara paksa ke negara bila berisiko menerima penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Pelapor khusus HAM PBB untuk Korut, Elizabeth Salmon, juga mengatakan bahwa keselamatan para tahanan perang menjadi prioritas, dan tekad tentara Korut yang ingin membelot ke Korsel harus ditanggapi secara positif.

Menurut Salmon, apabila ada alasan rasional tahanan Korut akan disiksa, negara yang menahan mereka harus mencari negara ketiga yang dapat menjamin keselamatan tahanan perang.