Jaksa Dakwa Eks Kadis Kominfo Tapanuli Utara Korupsi Internet Rp2,83 Miliar

MEDAN– Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mendakwa eks Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Taput Polmudi Sagala (55), dugaan korupsi pengadaan internet service provider (ISP) sebesar 2,83 miliar rupiah lebih.

"Terdakwa Polmudi Sagala bersama-sama dengan Hanson Einstein Siregar (42), didakwa melakukan korupsi pengadaan internet service provider pada Dinas Kominfo Kabupaten Taput," kata JPU Kejari Taput, Roni Baringin Tambunan dan David Silitonga, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (18/2).

JPU Kejari Taput dalam surat dakwaan menyebut bahwa dugaan korupsi pengadaan internet service provider tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Taput tahun anggaran 2020 dan 2021.

"Awalnya, kasus dugaan korupsi ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara,” ucap JPU Roni.

Ditambahkan JPU David, bahwa terdakwa Polmudi ketika itu sedang menjabat sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Taput selaku pengguna anggaran (PA) periode 2017 sampai 2022.

"Sedangkan terdakwa Hanson Einstein Siregar menjabat Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Taput selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) periode 2019 sampai 2021," jelas dia.

Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan kedua terdakwa ini menyebabkan kerugian negara, yakni pada 2020 sebesar 1.009.959.177 rupiah, dan pada 2021 sebesar 1.822.543.537rupiah.

"Sehingga total kerugian keuangan negara atas perbuatan kedua terdakwa senilai 2,83 miliarrupiah lebih sesuai laporan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

JPU David menyatakan kedua terdakwa dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer.

"Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsider," papar dia.

Setelah mendengarkan dakwaan tim JPU Kejari Taput, Hakim Ketua Sarma Siregar memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa apakah mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan penuntutan umum.

Menanggapi dakwaan itu, terdakwa Polmudi Sagala mengajukan eksepsi, sedangkan terdakwa Hanson Einstein Siregar menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (26/2), dengan agenda eksepsi terdakwa Polmudi Sagala," jelas Sarma Siregar.

Untuk sidang terdakwa Hanson Einstein Siregar dijadwalkan pada Rabu (26/3), dengan agenda keterangan saksi dihadirkan penuntut umum, tegas Hakim Sarma.