IEU-CEPA Masuki Tahap Akhir, Finalisasi Ditarget pada Semester I- 2025

JAKARTA - Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) merupakan Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan perdagangan, dan mendorong investasi antara kedua pihak.

IEU-CEPA telah dirundingkan sejak 2016, tetapi hingga kini masih dalam proses negosiasi karena adanya perbedaan kepentingan, seperti isu sustainability, regulasi perdagangan, dan kebijakan ekspor-impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dapat rampung pada semester I 2025.

"Ini waktunya menjadi sangat tepat dan penting. Karena tentu di EU (Uni Eropa) punya pemerintahannya baru. Nah, saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2).

Airlangga menjelaskan, perundingan IEU CEPA selama ini berjalan dengan alot, bahkan sudah memakan waktu hingga 9 tahun.

Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target perundingan IEU-CEPA harus segera selesai pada semester I 2025.

"Nah, kita ada beberapa isu, tapi tentu dari isu itu kita tidak detailkan. Sebetulnya dengan Indonesia menang kemarin di (sengketa) WTO terhadap kelapa sawit, ini juga akan memperlancar perundingan kita dengan IEU-CEPA," ujarnya.

Sebelumnya, pada September 2024, Airlangga mengatakan bahwa proses perundingan IEU-CEPA tengah terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa.

Dia menjelaskan, proses negosiasi berjalan alot lantaran ada perombakan dalam jajaran pejabat di lingkup komisi Uni Eropa yang membuat adanya perubahan persyaratan bagi Indonesia.

Airlangga menyebut ada tiga isu utama yang diminta untuk segera diselesaikan. Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kedua, terkait kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar, serta ketiga mengenai perpajakan digital.