Harga Beras Melonjak, Filipina Mengumumkan Keadaan Darurat

Manila - Pemerintah Filipina resmi pada Selasa (4/2) mengumumkan status darurat pangan sebagai langkah untuk mengendalikan lonjakan harga beras yang semakin membebani masyarakat. Keputusan ini diambil setelah harga beras di pasar domestik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, memicu kekhawatiran akan krisis pangan di negara tersebut.

Menteri Pertanian Filipina Francisco Tiu Laurel Jr. mengatakan bahwa langkah tersebut akan membantu pemerintah melepaskan stok cadangan beras untuk menstabilkan harga eceran.

“Deklarasi darurat ini memungkinkan kami untuk melepaskan stok cadangan beras yang dimiliki oleh Otoritas Pangan Nasional (NFA) guna menstabilkan harga dan memastikan bahwa beras, makanan pokok bagi jutaan warga Filipina, tetap dapat diakses oleh konsumen,” kata Francisco.

Seperti dikutip dari Antara, Filipina adalah salah satu importir beras terbesar di dunia. Namun, harga beras meningkat sekitar 20 persen tahun lalu.

Saat ini harga beras impor yang diperdagangkan di Ibu Kota Manila berkisar antara 38 peso/kg hingga 52 peso/kg (Rp10.652-Rp14.435). Sedangkan harga beras lokal diperdagangkan dengan harga berkisar 37 peso/kg hingga 55 peso/kg (Rp10.271-Rp15.268). 

Pihak berwenang Filipina menyatakan keadaan darurat pangan itu berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi Harga Nasional atas pengamatannya terhadap kenaikan harga meskipun ada pengurangan tarif impor beras dari 35 persen menjadi 15 persen pada Juli tahun lalu.

Undang-Undang Tarifisasi Beras membatasi NFA Filipina untuk menjual beras secara langsung kepada masyarakat, tetapi undang-undang tersebut mengizinkan menteri pertanian untuk menyatakan keadaan darurat dan melepaskan stok cadangan.

Perketat Regulasi

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan bahwa langkah darurat ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga beras, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah juga berencana untuk memperketat regulasi perdagangan, mencegah penimbunan, serta meningkatkan impor guna menambah stok beras di dalam negeri.

Sejumlah kebijakan segera diterapkan, termasuk subsidi bagi kelompok rentan, pengawasan ketat terhadap distribusi beras, serta pemberlakuan harga eceran tertinggi. Selain itu, pemerintah Filipina juga bekerja sama dengan para petani dan distributor untuk memastikan kelancaran rantai pasokan.

Situasi ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat Filipina yang mengandalkan beras sebagai makanan pokok utama. Dengan adanya status darurat pangan, pemerintah berharap dapat meredam lonjakan harga dan memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyat.