Bosnia Gelar Pemilu Rumit, 3,4 Juta Pemilih Tentukan Arah Politik dan Keanggotaan Uni Eropa

SARAJEVO — Bosnia dan Herzegovina menggelar pemilihan umum pada Minggu (4/10), dalam salah satu sistem pemilu paling kompleks di dunia. Sekitar 3,4 juta pemilih memberikan suara untuk menentukan sejumlah jabatan di tingkat nasional, regional, hingga pemerintahan entitas.

Dari Al Jazeera, pemilu kali ini menjadi penting karena hasilnya berpotensi memengaruhi arah politik Bosnia dan Herzegovina, termasuk upaya negara tersebut untuk melanjutkan proses menuju keanggotaan Uni Eropa.

Para pemilih menentukan tiga anggota kepresidenan kolektif yang mewakili kelompok etnis utama, sekaligus memilih anggota parlemen nasional serta sejumlah pejabat di dua entitas utama negara, yakni Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republika Srpska yang didominasi etnis Serbia.

Kompleksitas sistem pemerintahan Bosnia tidak terlepas dari sejarah konflik di negara tersebut. Struktur politik yang rumit dibentuk melalui perjanjian perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat pada 1995 untuk mengelola perbedaan antara warga Bosnia Muslim, Serbia Ortodoks, dan Kroasia Katolik setelah perang 1992-1995.

Namun, suasana politik menjelang pemilu masih diwarnai ketegangan berbasis identitas dan isu-isu yang berasal dari masa perang.

Aktivis kelompok protes Karton Revolucija, Adi Selman, mengatakan sebagian pemilih pesimistis terhadap kemampuan pemilu menghasilkan perubahan besar.

"Saya rasa pemilu baru di Bosnia ini tidak akan mengubah apa pun," kata Selman kepada AFP.

Menurut dia, pilihan politik masyarakat masih didominasi partai-partai yang telah berkuasa selama puluhan tahun dan terus menggunakan isu perang serta perpecahan etnis untuk mendapatkan dukungan.

Ketegangan juga terlihat dari pernyataan mantan presiden Republika Srpska, Milorad Dodik. Dalam kampanye terakhir Aliansi Sosial Demokrat Independen (SNSD) di Banja Luka, Jumat (2/10), Dodik menyatakan Bosnia dan Herzegovina sebagai negara yang "mustahil".

Di Federasi Bosnia dan Herzegovina, partai-partai yang mewakili kepentingan Bosniak mendorong penguatan pemerintahan pusat. Anggota kepresidenan dari kelompok Bosniak, Denis Becirovic, juga menjanjikan percepatan jalur Bosnia menuju Uni Eropa dan NATO.

Bosnia memperoleh status kandidat anggota Uni Eropa pada Desember 2022. Namun, proses menuju pembukaan negosiasi aksesi mengalami hambatan setelah Uni Eropa menuntut penguatan aturan antikorupsi serta reformasi sistem peradilan.

Di sisi lain, partai-partai nasionalis Kroasia menuntut perubahan sistem pemilu. Mereka menginginkan mekanisme yang memberikan peran lebih besar kepada komunitas Kroasia dalam menentukan wakil Kroasia untuk kursi kepresidenan.

Rusia juga menjadi salah satu faktor dalam dinamika politik Bosnia. Moskow dituduh menghambat perjalanan Bosnia menuju Uni Eropa sekaligus mempertahankan hubungan erat dengan SNSD, partai yang mendukung gagasan pemisahan diri Republika Srpska.

Pemilu 2026 juga mencatat penggunaan teknologi baru dalam proses pemungutan suara. Untuk pertama kalinya secara nasional, pemilih menjalani verifikasi menggunakan pemindai sidik jari biometrik dan surat suara diproses menggunakan pemindai optik.