Raksasa Properti Tiongkok Rugi 45 Miliar Yuan

BEIJING - Pada tahun 2025, krisis properti di Tiongkok masih menjadi ancaman besar bagi perekonomian domestik dan global. Setelah bertahun-tahun mengalami tekanan, sektor properti Tiongkok belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Banyak perusahaan pengembang besar, termasuk Evergrande dan Country Garden, terus berjuang menghadapi utang yang membengkak dan kesulitan likuiditas.

Kini, karena pengembang properti swasta dan lokal terus mengalami kemunduran, dan sektor ini semakin didominasi negara. Hal ini menandai pembalikan yang mengejutkan bagi industri yang selama ini menjadi ikon pembangunan ekonomi Tiongkok.

Dikutip dari The Wall Street Journal, pengembang properti swasta Tiongkok terbaru yang mengalami krisis likuiditas adalah Vanke, salah satu pengembang terbesar yang tersisa di negara itu. Namun, intervensi negara telah mencegahnya dari ambang potensi gagal bayar untuk saat ini.

Minggu ini, Vanke memproyeksikan kerugian bersih sebesar 45 miliar yuan (sekitar 6,3 miliar dollar AS) untuk tahun 2024, menandai kerugian terbesar dalam sejarah perusahaan. Situasi ini diperburuk oleh pengunduran diri Ketua Yu Liang dan CEO Zhu Jiusheng, yang digantikan oleh Xin Jie dari Shenzhen Metro, sebuah perusahaan milik negara.

Obligasi Vanke telah anjlok dalam beberapa minggu terakhir, mendorong pemerintah Shenzhen untuk turun tangan. Menurut JPMorgan, perusahaan tersebut memiliki sebesar 33 miliar yuan obligasi yang jatuh tempo tahun ini.

"Untuk mengurangi risiko secara efektif dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan pembeli rumah, kreditor, dan investor, Dewan Direksi telah memutuskan untuk memperkuat kemampuan manajemen Grup, memanfaatkan keunggulan sumber daya Shenzhen Metro sebagai pemegang saham utama dan pihak lainnya," jelas manajemen Vanke dikutip beberapa waktu lalu.

Pemerintah Tiongkok telah berupaya meredam dampak krisis dengan berbagai kebijakan, seperti pemangkasan suku bunga pinjaman, pelonggaran aturan kredit perumahan, dan intervensi langsung untuk menyelamatkan beberapa perusahaan properti yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Namun, kebijakan ini belum cukup efektif dalam membalikkan tren penurunan di sektor properti.

Dampak dari krisis ini semakin meluas ke sektor keuangan. Banyak bank dan lembaga keuangan yang memiliki eksposur besar terhadap utang properti menghadapi peningkatan risiko gagal bayar. Selain itu, sektor konstruksi yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan signifikan, mengakibatkan lonjakan pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat.