Pembukaan Lahan Jangan Abaikan Kelestarian Lingkungan

JAKARTA – Rencana Kementerian Kehutanan mengalihkan hutan untuk swasembada pangan dan energi dikhawatirkan bisa memicu deforestasi baru. Rencana pembukaan 20 juta hektar (ha) lahan hutan ini semestinya dibatalkan karena tak sesuai dengan tren global menuju green economy.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengaku prihatin sebab dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, keberadaan hutan sangat penting dan semestinya harus dijaga. "Sekarang, ada niatan untuk melakukan alih fungsi hutan untuk menunjang ketahanan pangan apalagi akan ditanam tanaman seperti hortikultura, singkong, tebu, dan sebagainya. Memang tidak ada cara lain (menunjang ketahanan pangan) selain merusak hutan dan melakukan deforestasi?” papar Firman dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (10/1).

Menurut Fieman, niat pemerintah memang baik dalam mewujudkan swasembada pangan dan harus didukung. Namun, upaya tersebut jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan yang seharusnya bisa jadi warisan bagi generasi masa depan bangsa dan hutan adalah sumber kehidupan.

“Meningkatkan produksi pangan tidak harus selalu mengorbankan hutan. Ekstensifikasi bukan sebuah solusi. Jangan selalu mencari jalan pintas dan malas berpikir untuk mencapai tujuan. Intensifikasi dan teknologi jauh lebih tepat seperti yang dikembangkan negara negara maju lainnya,” imbuh Firman.

Firman menyebut tren saat ini adalah green economy, seperti yang selalu disampaikan Presiden Prabowo Subaianto kepada negara-negara di dunia bahkan mencari cara untuk mengatasi efek rumah kaca dengan melakukan carbon trade, memenuhi kebutuhan pangan dengan pertanian vertikal. Karenanya, Firman menyayangkan apabila Indonesia malah akan melakukan deforestasi.

“Menteri harus baca baik-baik UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kementerian Kehutanan tupoksinya bukan memproduksi pangan tetapi menjaga dan melestarikan hutan,”tukasnya

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti target Indonesia untuk mencapai zero net sink pada 2030, yang tampaknya bertentangan dengan wacana pemanfaatan 20 juta ha lahan hutan. "Pernyataan Menteri LHK ini perlu menjadi perhatian bersama. Bagaimana kita bisa mencapai zero net sink pada 2030 jika 20 juta ha hutan akan dibuka?" tanyanya.

Daniel Johan mengingatkan pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari rencana tersebut terhadap kelestarian ekosistem hutan. Menurutnya, konversi hutan menjadi area pertanian, meski dapat meningkatkan produktivitas pangan, berisiko merusak keanekaragaman hayati, ekosistem alami, dan mempercepat perubahan iklim.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengingatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoniuntuk berhati-hati dalam merencanakan pengubahan 20 juta ha hutan menjadi lahan pangan, energi, dan air guna mendukung program ketahanan pangan dan energi. Dia menegaskan wacana tersebut harus melalui kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak.

Ketahanan Pangan

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan rencana besar pemerintah dalam memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Pemerintah hendak menjadikan 20 juta ha hutan untuk jadi lahan untuk pangan, energi, dan air.

Konsep tersebut akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kami sudah mengidentifikasi 20 juta ha hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja Juli usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 30 Desember 2024.

Menhut memperkirakan ada potensi sekitar 1,1 juta ha lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah tersebut, katanya, setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023.