Stabilitas Sektor Keuangan RI Terancam Setelah Gabung BRICS

JAKARTA- Kondisi perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan dukungan yang lebih luas dari banyak negara. Tanpa bergabung dalam aliansi ekonomi BRICS (Brasil, Russia, India, China dan Afrika Selatan), Indonesia sudah mendapat dukungan dari Tiongkok. Namun, sikap Pemerintah yang memilih bergabung ke blok ekonomi yang didominasi oleh negara-negara dengan aliran ekonomi sosialis dinilai malah merugikan karena menutup sumber bantuan yang lebih besar dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Taiwan dan negara-negara Eropa dan Korea Selatan. 

Indonesia dinilai malah memilih masuk ke lautan kecil, bukan ke Samudera yang lebih luas. Guru Besar Bidang Ilmu Akuntansi Forensik Sektor Publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), sekaligus Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Sektor Publik (APSAE), Dian Anita Nuswantara, mengatakan, seharusnya RI lebih jeli sebelum mengambil keputusan untuk bergabung dengan BRICS, agar tidak justru dimanfaatkan dan merugikan pengusaha lokal.

Menurutnya Pemerintah sebaiknya lebih fokus meningkatkan daya saing dan mendorong pembukaan lapangan kerja agar tercipta iklim ekonomi yang lebih bergairah.

“Bergabung dengan BRICS, tidak bisa hanya dipandang dari peluang pasar bagi produk ekspor Indonesia dengan asumsi Tiongkok dan Russia memiliki populasi penduduk yang sangat besar,” kata Dian.

Apalagi, Tiongkok secara ekonomi sangat mendominasi BRICS, hal itu justru akan menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi produk produk Tiongkok. Bahkan Indonesia akan semakin bergantung pada investasi dan perdagangan dengan Tiongkok.

Industri dalam negeri semakin digencet industri Tiongkok seperti sudah terjadi saat ini dan tekanan itu semakin besar. Belum lagi sanksi dunia terhadap Russia, bisa bisa menyeret Indonesia pada posisi politik yang tidak menguntungkan. “Dari perhitungan awal saja, kita akan menciptakan jarak dengan Barat yang mana kontribusi dari hubungan selama ini lebih nyata,” katanya.

Sebetulnya tanpa bergabung dengan BRICS, anggotanya akan tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Indonesia karena potensi pasar yang sangat seksi, tinggal dikelola secara profesional. Lebih baik pemerintah menghidupkan perekonomian dengan menggerakkan pertanian dan memperkuat ekonomi perdesaan serta sektor lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau kita bisa konsisten berantas korupsi, berantas korupsi, insentif untuk investor, dan perkuat daya saing, sudah akan jadi modal kuat menjadi negara maju,” tuturnya.

Dalam kesempatan lain, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan langkah Indonesia bergabung ke BRICS berisiko besar bagi perekonomian Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Vietnam katanya yang ragu masuk ke BRICS akhirnya lebih memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Vietnam ragu bergabung dengan BRICS karena mereka memprioritaskan hubungan dengan AS dan blok barat. Akibatnya, Vietnam berhasil menarik relokasi investasi dari Jepang, AS, dan negara maju lainnya. Sementara Indonesia, bahkan sebelum bergabung dengan BRICS, tidak pernah menjadi tujuan relokasi investasi besar,” jelas Aditya.

Bergantung Dollar

Aditya juga menyoroti masih tingginya kebergantungan Indonesia terhadap dollar AS, baik dalam utang maupun cadangan devisa. “Utang luar negeri kita didominasi oleh dollar AS, bukan rubel atau renminbi. Stand by loan kita juga dalam bentuk dollar AS. Jika terjadi kesulitan pembayaran utang, siapa yang akan menolong kita? Tentu saja negara-negara barat, bukan anggota BRICS lainnya,” papar Aditya.