Maladministrasi PSN Tangerang Menjadi Sorotan

TANGERANG – Administrasi proyek strategi nasional (PSN) tangerang menjadi sorotan perwakilan Ombudsman Provinsi Banten. “Kami menyoroti maladministrasi diduga pencatutan kawasan PSN wilayah Desa Kronjo dan Desa Muncung, Kabupaten Tangerang,” tandas Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi, di Serang, Selasa (17/12).

Kawasan diduga pencatutan PSN tersebut dilakukan dengan pemagaran laut sejauh satu kilometer dari bibir pantai Kronjo. Selain itu, juga ada penutupan jalur air di Desa Muncung. Menurut Fadli, maladministrasi kawasan tersebut terindikasi dari kerugian masyarakat yang bermata pencaharian nelayan dan petambak.

“Indikasi masyarakat dirugikan atas keadaan saat ini sangat nyata,” ujar Fadli. Dia menyatakan, pemagaran berlapis terhadap kawasan tersebut ditaksir menimbulkan kerugian sekitar 8 miliar per tahun yang dialami nelayan kawasan tersebut.

Kerugian juga terindikasi dari bahan bakar kapal yang biasanya membutuhkan dua liter solar, kini harus mengonsumsi lima liter solar.

Setelah mengadakan audiensi bersama warga sekitar tanggal 5 Desember lalu, Fadli mengungkap sekilas informasi dari masyarakat, ada yang mengaku dibayar 100.000 per malam untuk menancapkan pagar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, kata Fadli, sudah menyatakan bahwa aktivitas pemagaran tersebut ilegal. Namun, menurut keterangan masyarakat, pemagaran semakin bertambah.

Sementara itu, di Desa Muncung, Ombudsman Banten mendapati laporan masyarakat bahwa daerah yang awalnya sungai tersebut, kini terputus aliran airnya. “Laporan tersebut pun tidak mengada-ada. Sebab sempat dicek melalui Google Maps bahwa sungai di kawasan Desa Muncung benar-benar ada,” jelas Fadli.

Luas tambak yang terdampak sekitar dua hektare. Namun, akibat aktivitas tersebut, yang panen hanya satu hektare saja. “Padahal dalam setahun penambak itu panen bisa di angka 20-30 juta. Sekarang enggak bisa panen lagi karena aliran airnya tertutup,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, Ombudsman akan mendalami lebih lanjut apakah diperlukan investigasi mendalam terhadap maladministrasi tersebut. Sebab dalam permasalahan tersebut, melibatkan wilayah yang menjadi PSN dan PIK2.

“Apakah itu masuk proyek PIK atau enggak? Itu jadi pertanyaan. Apakah PIK yang PSN atau enggak? Itu kan menjadi pertanyaan juga karena tidak semua PIK adalah PSN,” ujarnya. Maka, Ombudsman Banten membutuhkan kejelasan dari seluruh pihak yang diduga terlibat dalam maladministrasi tersebut, sehingga warga tidak menjadi korban PSN.

“Perlu informasi yang jelas agar dapat dinilai. Bagaimana kita mengambil penilaian kalau informasinya tidak jelas,” ujar Fadli.

Jadi, tidak ada kejelasan. Fadli berharap karena PSN adalah program pemerintah, maka pemerintah perlu menyampaikan ‘ini lo wilayah PSN,’ biar tidak simpang siur. “Kalau simpang siur ini yang berbahaya,” tandasnya.

Dispora

Sementara itu, Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kota Tangerang bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) menggelar kejuaraan nasional (Kejurnas) Open Panjat Tebing Nasional Piala Wali Kota Tangerang. Kejurnas diikuti 135 peserta dari 20 provinsi.