Menkomdigi Nilai Transformasi Digital Bisa Menjadi Senjata Ampuh Berantas Korupsi

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai tranformasi digital merupakan senjata ampuh dalam memberantas korupsi dalam pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkomdigi saat memberi sambutan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Selasa (17/12).

“Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital tentu memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi. Transformasi digital bukan hanya alat modernisasi tapi juga senjata yang ampuh dalam memberantas korupsi,” kata Meutya.

Dia menjelaskan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tercantum dalam Visi Asta Cita ketujuh.

Presiden menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan demokrasi, serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.

Dalam pidato pelantikannya, kata dia, Presiden menggarisbawahi peran digitalisasi, penegakan hukum, dan perbaikan sistem sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.

“Sampai terakhir kemarin ketika di Istana pun beliau menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam rangka mencegah korupsi,” kata dia.

Meutya mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi.

Menurutnya, transformasi digital harus menjadi alat untuk memperkuat integritas dan keterbukaan, melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi sistemik birokrasi.

“Kita tidak hanya meningkatkan efisiensi tapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dan tentu apalagi Kementeriannya adalah Kementerian Digital, ini kita harus menjadi contoh,” ujarnya.

Lebih lanjut Meutya menyampaikan bahwa implementasi digitalisasi pada tata kelola pemerintahan saat ini sudah sampai pada level di perdesaan.

Beberapa desa telah meluncurkan berbagai layanan digital seperti pelayanan administratif, surat menyurat, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, serta transparansi anggaran desa yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi desa.

Meutya mengatakan upaya tersebut merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dan digitalisasi menjadi instrumen pemberantasan korupsi di tatanan akar rumput.

"Sekali lagi, karena pemerintahan desa juga sudah ada yang melakukan digitalisasi untuk membuka atau menjadi upaya transparansi, maka Kementerian ini tidak boleh tertinggal dan justru harus terdepan," kata dia.