Memori Etnis Tionghoa Aceh: Bagian dari Sejarah, Didera Dilema Identitas

Pada 2022, Saya dan Ci Mary bersama-sama mengunjungi Sigli untuk berziarah ke makam keluarganya. Kebanyakan saudaranya dikuburkan di sana. Namun, ini menjadi kunjungan pertamanya ke pemakaman tersebut sejak Tsunami 2004—peristiwa yang mengubah hidupnya dan mendorongnya pindah ke Banda Aceh.

Puing-puing dan tak terawatnya banyak kuburan mengungkap sisa tragedi, berlalunya waktu, dan ketiadaan perawatan oleh keluarga. Situasi yang kontras dengan pekuburan yang terawat di Banda Aceh.

Meninggalkan Aceh

Pemakaman yang tak terurus di Sigli menjadi refleksi jejak dan duka Tionghoa Aceh. Sepanjang sejarah Indonesia, banyak Tionghoa Aceh yang meninggalkan provinsi tersebut akibat rentetan kejadian besar: Kebijakan PP10 1959 Sukarno yang melarang orang asing menjadi pedagang kecil dan eceran dan berujung menyasar etnis Tionghoa; arahan militer pada 1966 dan cap etnis Tionghoa sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) berikut upaya kudetanya; gempa dan tsunami 2004; konflik berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Indonesia sepanjang 1976 - 2005; dan penetapan Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang menerapkan syariat Islam.

Peristiwa-peristiwa ini telah membentuk kembali komunitas dan nasib para anggotanya.

Saat ini, berdasarkan penelitian etnografi dan percakapan saya di Sigli, hanya sekitar 20 keluarga Tionghoa Aceh yang masih tinggal di sana. Emigrasi terus berlanjut, terdorong oleh terbatasnya peluang sosial dan ekonomi. Generasi muda, khususnya, meninggalkan Aceh untuk mengejar pendidikan dan sering kali membangun masa depannnya di lain tempat.

Namun, Ci Mary masih merasakan ikatan yang kuat dengan Aceh dan mengidentifikasi dirinya sebagai baik Tionghoa maupun ‘Orang Aceh’.

Ia mengenang bagaimana banyak orang Tionghoa Aceh yang harus membayarkan pajak ke GAM selama periode konflik. Beruntung, keluarganya mendapat pengecualian karena eratnya hubungannya dengan Aceh dan masyarakatnya.

Meski begitu, Ci Mary mengamati bagaimana Tionghoa Aceh menempati ruang yang ambigu—tidak pernah sepenuhnya menjadi ‘orang dalam’ ataupun ‘orang luar’. Hal ini membuat mereka ragu mengenai tempat mereka di provinsi tersebut.

Ci Mary kehilangan anak perempuannya dan ayahnya ketika tsunami, dan hidupnya berubah selamanya. Meski dibesarkan dalam keluarga penganut Buddha yang taat, ia mencari dan menemukan ketenangan, kekuatan, dan sumber pemulihan dari kepercayaannya pada Tuhan dan jalan spiritual barunya lewat ajaran Kristen.

Ingatan Ci Mary mungkin terkesan personal, tapi sesungguhnya mencerminkan memori kolektif kelompok Tionghoa Aceh. Seperti masyarakat Aceh lainnya, Ci Mary dihantui ketidakpastian dan kekerasan dalam bagian sejarah hidupnya. Dia pun kehilangan orang-orang yang dicintainya, direnggut oleh gelombang tinggi mematikan. Kisah hidupnya begitu berkelindan dengan dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia beserta tantangan tak terduga yang hadir di dalamnya.

Syariat Islam dan negosiasi identitas

Ingatan berperan penting dalam membentuk identitas dan rasa memiliki. Bagaimana masyarakat mengingat—atau memilih melupakan—menentukan siapa dan di mana seseorang ditempatkan atau menempatkan diri. Proses ini kerap dibentuk oleh pemegang otoritas dan institusi serta memengaruhi bagaimana kita membayangkan diri kita, orang lain, dan bangsa kita.

Memori masyarakat bersikap selektif dan politis secara inheren, terutama bagi kelompok minoritas yang ingatannya terfragmentasi dan kerap berlawanan dengan narasi dominan. Mereka tak jarang memiliki cara-cara alternatif untuk mengarungi persoalan identitas dan rasa memiliki.

Kelompok Tionghoa Aceh terus hidup di provinsi yang mengalami perubahan politik drastis. Kini, Aceh menggunakan syariat Islam untuk mengatur dan memberi batasan dalam kehidupan sehari-hari.