Bangun Industri agar Bonus Demografi Tak Jadi Beban

JAKARTA – Dominikus (25) acap kali mengirim lamaran ke sejumlah perusahaan, namun setelah sekian bulan belum ada satu pun yang menghubunginya. Perasaan kesal, kecewa, dan putus asa berbaur menjadi satu.

Selepas lulus dari salah satu kampus swasta di Jakarta pada 2023, dia berniat mencari peruntungan di kota Metropolitan. Sayangnya, peruntungan belum juga berpihak kepadanya. Bahkan, sempat pula dia mencari pekerjaan ke Jawa Barat, yang kerap disebut sebagai jantung industri nasional. Namun, hasilnya juga nihil.

Begitu juga Wais Qurais, pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, sedang mencari pekerjaan baru setelah sempat bekerja di Phnom Penh, Kamboja, tetapi lamarannya tidak kunjung diterima. Sudah pula membawa lamaran ke kawasan industri di Makassar. Nasibnya juga belum beruntung.

Pengalaman Dominikus dan Wais menjadi cerminan dari jutaan penduduk usia kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang. Sementara itu, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023.

Padahal, Indonesia hingga berapa tahun ke depan menikmati momen bonus demografi atau ledakan penduduk usia kerja. Puncaknya pada 2030-an. Sebenarnya ini modal utama untuk meningkatkan produktivitas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Surplus penduduk usia kerja juga menjadi andalan untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah/negara berkembang atau middle income trap. Sayangnya, ibarat pisau bermata dua, momen bonus demografi di satu sisi menguntungkan, di sisi lain bisa jadi bencana apabila penyerapan pekerja tetap saja minim.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim, mengatakan timing atau waktu bonus demografi memang momentum bagus bagi Indonesia. Dengan catatan, bonus demografi itu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendorong produktivitas dan daya saing nasional.

“Sebaliknya, apabila bonus demografi ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka pada suatu waktu, terdapat periode ke depan di mana Indonesia akan mendapatkan generasi yang nonproduktif atau aging population (generasi usia lanjut),” jelasnya kepada Koran Jakarta, Senin (9/12). 

Peran Negara

Rizal menekankan jika tidak dimanfaatkan secara optimal, bonus demografi ini justru akan menjadi beban negara di masa depan. "Kita tidak bisa mengelola yang disebut upside risk atau risiko yang sebenarnya bisa menjadi value, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.

Pertanyaan Rizal, bagaimana mengelola risiko menjadi value atau nilai itu semestinya dijawab oleh negara melalui kebijakan kebijakannya. Pemerintah perlu mencari cara agar negara bisa keluar dari masalah ini.

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai pembina sektor industri memiliki tanggung jawab moral bagaimana agar penduduk usia kerja yang melimpah ini tidak menjadi beban bagi negara,” katanya.

Spirit mengurangi impor yang selalu digaungkan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, harus dikonkretkan dengan membangun industri substitusi impor (ISI) sebanyak mungkin. ISI merupakan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri.

Inti dari ISI yakni sebuah negara harus mengurangi kebergantungannya pada negara asing dengan mengembangkan produk industri dalam negerinya. Istilah ini lebih mengacu pada kebijakan ekonomi pembangunan abad ke-20, namun senyatanya pola ini sudah diusulkan sejak abad 18 oleh ekonom Friedrich List dan Alexander Hamilton.