Temuan dari Lampung: Kepala Desa Lebih Giat dalam Pengelolaan Hutan Dibanding Lurah

Novriyanti, Universitas Lampung; Adella Putri Apriliani, Universitas Lampung; Ahmad Rizaldi, IPB University; Christine Wulandari, Universitas Lampung; Fadela Yunika Sari, Universitas Lampung, dan Pitojo Budiono, Universitas Lampung

“Saya pikir saya harus hadir (dalam pertemuan perdana penelitian tata kelola lanskap hutan) karena ini berhubungan dengan masyarakat saya yang selama ini bergantung pada hutan Gunung Betung.”

Begitu pernyataan NN, salah seorang peserta yang hadir sebagai pejabat pemerintah desa dalam sesi diskusi kelompok terpumpun (FGD) penelitian kami. NN adalah kepala desa dari salah satu desa yang berbatasan dengan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Lampung, yang menjadi lokasi penelitian kami.

Tahura WAR merupakan salah satu kawasan konservasi seluas 22,2 ribu hektare yang berbatasan dengan 36 desa dan 7 kelurahan. Selain sebagai kawasan konsevasi, Tahura WAR juga berperan sebagai “pancang bumi” yang menyangga kelangsungan area di bawahnya. Bahkan kawasan ini juga berperan sebagai penyedia utama air bersih bagi PDAM Way Rilau, sumber air bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena perannya yang krusial, Tahura WAR berstatus kawasan hutan konservasi yang menjadi pelindung sistem penyangga kehidupan, pelestarian keberagaman hayati, serta pemanfaatan secara berkelanjutan.

Sayangnya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pengelola (belum dipublikasi), sekitar 70% area tahura telah menjadi kebun yang ditanami dengan berbagai komoditas pertanian holtikultura oleh masyarakat setempat. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian fungsi kawasan dan meningkatnya potensi gangguan atau bencana alam.

Otoritas desa dan kelurahan sekitar semestinya berperan langsung dalam menyokong upaya pelestarian tahura dengan memantau aktivitas warganya di kawasan konservasi tersebut. Namun, penelitian kami (dalam proses penulisan) justru mendapati bahwa tak semuanya pihak berperan aktif. Tak semuanya memiliki kepedulian yang sama terhadap pengelolaan hutan di Tahura WAR.

Kepala desa lebih aktif

Kepala desa (kades)—sepanjang pengalaman kami—lebih aktif untuk membahas kebijakan pengelolaan lahan hutan. Buktinya, mereka selalu hadir dalam setiap undangan diskusi yang kami adakan terkait tahura.

Pada 2023, dari lima kali pertemuan bersama masyarakat dan perangkat desa serta kelurahan, hanya kades selalu hadir. Paling tidak, sekitar 70% di antaranya mengikuti kegiatan. Mereka pun aktif menyumbangkan saran, menyediakan data, dan informasi.

Kepala Tahura WAR, Eny Puspasari, mengonfirmasi temuan kami. Kepala-kepala desa, menurut dia, juga aktif berkomunikasi bahkan meminta pertemuan dengan pengelola ketika memiliki gagasan ataupun ada masalah terkait tahura.  

Para kades juga mengetahui bahwa dahulu, sekitar 90% warganya menggarap hutan negara untuk berkebun tanpa izin. Masyarakat pun menyadari bahwa lahan yang mereka garap adalah hutan negara, bukan lahan pertanian.

Sejauh pengamatan kami, mereka beritikad baik untuk memperbaiki situasi tersebut. Para kepala desa dapat dengan mudah ditemui—termasuk saat hari libur—untuk berdiskusi untuk membahas percepatan pengajuan legalitas akses masyarakat di Tahura WAR.

Kehadiran lurah seakan hanya formalitas

Di lain pihak, hampir seluruh lurah di sekitar tahura hanya hadir saat diundang dalam pertemuan. Hanya satu lurah yang paling sering hadir, yaitu lurah di Kelurahan Sumber Agung. Sebab, wilayah mereka berbatasan langsung tahura.