Tiongkok Harap Pemerintahan Baru Lithuania Perbaiki Hubungan Bilateral

Beijing - Pemerintah Tiongkok berharap pemerintahan baru Lithuania dapat memperbaiki hubungan bilateral dengan Tiongkok pasca ditetapkannya tiga personel diplomatik negara tersebut sebagai "persona non grata".

"Tiongkok berharap bahwa pemerintahan baru Lithuania akan mengambil tindakan untuk mematuhi komitmen politik yang dibuat Lithuania dalam komunike tentang pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Lithuania," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

Lithuania mengumumkan pada Jumat (29/12) bahwa mereka telah menyatakan "tiga anggota staf yang tidak terakreditasi" dari Kantor Kuasa Usaha Tiongkok sebagai "persona non grata" dan memerintahkan ketiganya untuk pergi dalam waktu seminggu.

"Persona non grata" diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961.

"Persona non grata" secara bebas diartikan bahwa: "Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima".

"Mengenai tindakan sembrono dan provokatif yang diambil oleh pemerintah sementara Lithuania, Tiongkok menyatakan kecaman keras dan penentangan tegas. Tiongkok juga mencatat bahwa Lithuania akan segera membentuk pemerintahan barunya, dan banyak tokoh politik Lithuania telah menyatakan keinginan untuk meningkatkan hubungan dengan Tiongkok," ungkap Lin Jian.

Lin Jian pun meminta agar Lithuania menegakkan prinsip "Satu Tiongkok" dan membawa hubungan bilateral kembali ke jalur yang benar.

"Tiongkok mengutuk keras dan dengan tegas menolak tindakan yang tidak beralasan dan provokatif ini. Seperti yang diketahui banyak orang, dalam masalah yang berkaitan dengan wilayah Taiwan di Tiongkok, Lithuania telah bertindak dengan pelanggaran serius terhadap prinsip 'satu Tiongkok' dan melanggar komitmen politik yang dibuat Lithuania dalam komunike tentang pembentukan hubungan diplomatik Tiongkok-Lithuania," ungkapnya.

Hal tersebut telah menyebabkan kesulitan serius bagi hubungan bilateral terlebih hal itu terjadi tiga tahun sejak penurunan hubungan dengan Tiongkok.

"Lithuania kembali mengambil tindakan merugikan yang semakin memperburuk hubungan. Tiongkok meminta Lithuania untuk segera berhenti merongrong kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok, dan berhenti menciptakan kesulitan bagi hubungan bilateral," tegasnya.

Tiongkok disebut berhak mengambil tindakan balasan terhadap Lithuania.

Perselisihan diplomatik itu terjadi bertepatan dengan penyelidikan atas dugaan keterlibatan kapal Tiongkok atas putusnya dua kabel data bawah laut di Laut Baltik, termasuk satu yang menghubungkan Lithuania dan Swedia.

Pemerintah Swedia telah meminta kerja sama Tiongkok dalam menentukan penyebab putusnya kabel tersebut.

Kementerian luar negeri Lithuania tidak menyebutkan siapa orang-orang itu atau apa yang telah mereka lakukan sehingga memutuskan "persona non grata" tersebut dan hanya mengutip Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan hukum internasional lainnya.

Negara Baltik itu juga menyatakan bahwa keberadaan staf diplomatik Tiongkok lainnya di Lithuania akan diputuskan "dalam waktu dekat".

Kejadian ini terjadi tiga tahun setelah Tiongkok menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Lithuania ke tingkat di bawah duta besar sebagai balasan atas keputusan Lithuania untuk mengizinkan Taiwan membuka kantor perwakilan di Vilnius, ibu kota Lithuania.