Siprus Jadi Negara Baru yang Akan Bergabung dengan NATO

ATHENA - Rencana Siprus untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), serta strategi pemulihan hubungan secara bertahap dengan aliansi tersebut menjadi fokus pertemuan Presiden Siprus Nikos Christodoulides dengan Presiden AS, Joe Biden, lapor surat kabar Yunani Kathimerini.

Siprus adalah salah satu anggota pendiri Gerakan Non-Blok (GNB), tetapi pada 2004, sehubungan dengan masuknya negara itu ke Uni Eropa, Siprus meninggalkan GNB.

Christodoulides telah mengunjungi Washington pada 30 Oktober. Langkah ini merupakan kunjungan resmi pertama Presiden Siprus ke ibu kota Amerika Serikat itu sejak 1996. Christodoulides, terpilih sebagai presiden pada Februari 2022, sepenuhnya mendukung sanksi anti-Russia. Dia menganjurkan penguatan hubungan negara pulau itu dengan Amerika Serikat.

Pada saat yang sama, otoritas Siprus sebelumnya menyatakan ada hambatan serius untuk bergabung dengan NATO, karena Turki akan menolaknya, serta Siprus tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota NATO.

Nicosia telah mengembangkan sebuah rencana, yang tujuan akhirnya adalah bergabung dengan NATO, seraya menyadari hambatan serius apa yang pasti akan dihadapi, kata pemberitaan tersebut.

Ini adalah rencana jangka panjang yang terperinci, matang, dan terdiri dari banyak tahapan yang saling bergantung, yang telah diadopsi oleh Washington, lanjutnya.

Laporan itu menambahkan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyebutnya sebagai "pilihan yang saling menguntungkan".

Titik awal dari rencana tersebut adalah perkembangan positif penyelesaian Siprus dan kemajuan dalam hubungan antara Siprus dan Turki.

Menurut surat kabar itu, setelah Washington, Christodoulides juga membahas rencananya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa di Bukares.

Siprus secara de facto terbagi antara komunitas Yunani dan Turki sejak 1974, menyusul invasi bersenjata oleh Turki yang dipicu oleh kudeta di Siprus dan upaya untuk mencaplok pulau itu ke Yunani.

Sebanyak 37 persen wilayah pulau, tempat Republik Turki Siprus Utara (TRNC) diproklamasikan pada tahun 1983, telah diduduki. Hanya Turki yang mengakui TRNC.

Pembicaraan yang dimediasi PBB antara komunitas Yunani dan Turki mengenai reunifikasi Siprus terhenti setelah kegagalan putaran lain yang diadakan di kota Crans-Montana, Swiss pada 2017. Saat ini upaya sedang dilakukan untuk melanjutkan negosiasi tersebut.