Filipina Ragukan Niat Tiongkok Terkait Kode Etik

MANILA - Filipina meragukan niat Tiongkok untuk merundingkan kode etik regional di Laut Tiongkok Selatan (LTS), meskipun Manila berharap untuk melanjutkan diskusi, kata Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro pada Senin (14/10).

Pada penjelasannya, Menhan Teodoro mengatakan bahwa meskipun Presiden Ferdinand Marcos Jr telah menyetujui diskusi dengan itikad baik dengan Tiongkok mengenai kode etik yang telah lama tertunda, ia meragukan ketulusan Beijing.

"Saat ini, sejujurnya, saya tidak melihat hal itu," kata Menhan Teodoro kepada wartawan.

Atas pernyataan Menhan Filipina itu, pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Manila belum menanggapi permintaan komentar.

Sebelumnya pada Minggu (13/10), para pemimpin Asia tenggara menyerukan segera dicapainya kesepakatan mengenai kode etik untuk LTS berdasarkan hukum internasional, setelah meningkatnya konfrontasi di jalur perairan strategis tersebut, yang dilalui jalur perdagangan senilai 3 triliun dollar AS setiap tahunnya.

Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh LTS, termasuk wilayah yang diklaim sejumlah negara Asia tenggara seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Dalam beberapa waktu terakhir, Filipina mengeluhkan penggunaan meriam air, taktik tabrakan dan serudukan oleh kapal-kapal Tiongkok untuk menghentikan misi pengirima ulang pasokan perbekalan dan patroli di perairan yang disengketakan.

Kode maritim, yang dapat membantu menghindari konfrontasi semacam itu dan mencegah konflik, telah dibahas selama bertahun-tahun, tetapi pembicaraan yang dipimpin oleh Asean mengalami kemajuan yang lambat.

Serukan Pengendalian

Sementara itu kantor berita NHK pada Senin melaporkan bahwa para pemimpin negara anggota Asean dan beberapa negara lain, termasuk Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok, menyerukan pengendalian diri dalam melakukan kegiatan yang akan meningkatkan perselisihan di LTS.

Para pemimpin itu mengeluarkan pernyataan ketua dalam KTT Asia Timur pada Jumat (11/10) di Laos.

Pernyataan itu merujuk pada LTS dimana Tiongkok telah meningkatkan kehadirannya di wilayah perairan tersebut serta terlibat dalam sengketa teritorial dengan Filipina dan negara lain.

"Kami menegaskan kembali perlunya meningkatkan rasa saling percaya dan keyakinan, menahan diri dalam melakukan kegiatan yang dapat memperumit atau meningkatkan pertikaian, dan mempengaruhi perdamaian serta stabilitas, dan menghindari tindakan yang dapat makin memperumit situasi," demikian bunyi pernyataan.

Para pemimpin itu lebih lanjut menegaskan perlunya mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai sesuai hukum internasional. ST/NHK/I-1