Gapensi Dukung Wacana Pemisahan Kementerian PUPR

Sedangkan, untuk Kementerian Perumahan Rakyat prioritasnya, yakni melampaui tujuan mengejar backlog (kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat) sebanyak 12,7 juta rumah, karena pembangunannya juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh, bukan hanya bagi keluarga yang belum punya berumah.

"Untuk itu, target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat (2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan) adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan dan harus diprioritaskan realisasinya," katanya.

La Ode mengharapkan dengan pemisahan itu, tujuan utama dari program transformasi bangsa bisa terwujud. Kementerian PU diharapkan mengedepankan variabel profesionalisme, dengan key performance index (KPI) menitikberatkan pada pengelolaan postur anggaran dan instrumen kerja melampaui efektifitas dan efisiensi.

Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat, dituntut untuk mengelola Rp53 triliun, anggaran yang telah disetujui RAPBN 2025 dengan memaksimalkan kerja sama dengan BUMN terkait serta pemberdayaan UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerjanya.