Doktrin Nuklir Russia Sedang Diformalkan

MOSKWA - Kremlin pada Minggu (29/9) mengatakan bahwa amandemen terhadap doktrin nuklir Russia telah disiapkan dan akan segera diformalkan. Langkah itu berarti bahwa dokumen relevan yang menetapkan keadaan di mana senjata nuklir dapat digunakan oleh Moskwa, akan diperbarui.

"Amandemen telah disiapkan dan sekarang akan diformalkan," ungkap juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

"Situasi internasional, meningkatnya ketegangan di dekat perbatasan Russia, semakin dekatnya infrastruktur NATO dengan perbatasan tersebut, serta keterlibatan yang lebih dalam dari kekuatan nuklir Barat dalam perang Ukraina di pihak Kyiv, merupakan faktor penghambat perubahan doktrin tersebut," imbuh dia.

Sebelumnya pada Rabu (25/9) lalu, Presiden Vladimir Putin memperingatkan Barat bahwa berdasarkan usulan perubahan doktrin tersebut, Russia dapat menggunakan senjata nuklir jika diserang dengan misil konvensional dan akan menganggap serangan apapun yang didukung oleh negara dengan kekuatan nuklir sebagai serangan bersama.

Perubahan tersebut secara luas dilihat sebagai upaya Putin untuk menarik "garis merah" bagi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dengan mengisyaratkan bahwa Moskwa akan mempertimbangkan untuk menanggapi dengan senjata nuklir jika mereka mengizinkan Ukraina untuk menyerang jauh ke dalam Russia dengan misil jarak jauh Barat.

Peringatkan Barat

Sementara itu Menteri Luar Negeri Russia, Sergei Lavrov, pada Sabtu (28/9) mengatakan bahwa tidak masuk akal untuk mengabaikan alternatif terhadap proposal perdamaian Ukraina, dan memperingatkan Barat tentang bahaya mencoba berjuang untuk meraih kemenangan dengan kekuatan nuklir.

"Saya tidak akan berbicara di sini tentang ketidakwarasan dan bahaya dari gagasan mencoba berjuang untuk meraih kemenangan dengan kekuatan nuklir, yang merupakan tujuan Russia," kata Lavrov dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, menyasar para pendukung Ukraina yang mendukung proposal perdamaian Kyiv.

Russia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Sembilan bulan kemudian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan rencana perdamaian 10 poin untuk mengakhiri perang secara adil berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional. Moskwa menolak rencana tersebut.

"Yang sama tidak masuk akalnya, para pendukung Barat di Kyiv bersumpah bahwa tidak ada alternatif selain negosiasi berdasarkan formula perdamaian yang terkenal itu," imbuh Lavrov. ST/I-1