Monitoring dan Operasi Pasar untuk Tekan Inflasi

BOGOR - Salah satu cara untuk menekan inflasi yang dilakukan Kabupaten Bogor dengan monitoring dan operasi pasar. Demikian dijelaskan Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, MInggu (15/9).

Asmawa mengaku rutin melakukan monitoring pengawasan pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Bogor. Hasilnya, disampaikan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dari kegiatan itu, telah dilaksanakan sejumlah langkah konkret seperti melaksanakan operasi pasar murah dengan berbagai macam bahan pokok. Contohnya, menyediakan 87,5 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pemerintah (SPHP) serta 7.000 liter minyak goreng.

Kemudian, penyelenggaraan operasi pasar bersubsidi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2024 di Kabupaten Bogor. Kegian ini menyediakan 5.372 paket sembako berisi beras premium, gula kristal putih 2 kg dan minyak goreng kemasan premium 2 liter.

"Bahan-bahan pokok tersebut telah didistribusikan di kecamatan Cibinong, Bojonggede dan Parung," ujarnya. Selanjutnya, upaya serupa juga dilaksanakan melalukan Gelar Pangan Murah (GPM) Keliling sebanyak 31 kali di Kecamatan Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Sukaraja, dan Bojonggede. Kemudian, Kecamtan Tajurhalang, Dramaga, Leuwiliang, Cibungbulang, Nanggung, Pamijahan, dan Tenjolaya.

Selanjutnya, Kecamtan Parung Panjang, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Ciomas, Klapanunggal, Jonggol dan Rancabungur. Di wilayah-wilayah tersebut, bahan pokok yang disediakan adalah beras, minyak goreng, telur ayam ras, brambang, bawang, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi rendang, daging sapi semur, daging ayam ras, dan gula pasir.

Selain itu, Pemkab Bogor juga melaksanakan kegiatan bazar Ramadan tahun 2024 di kecamatan Caringin, Cijeruk, Citeureup, Babakan Madang, Megamendung dan Jonggol. Asmawa menuturkan, kondisi indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Bogor dalam kondisi aman. "Syukur IPH ada di angka minus 1,51. Artinya ada di median. Kalau tertinggi ada di angka 3,03. Lalu yang terendah di minus 6.51," ungkapnya.

Angka IPH tersebut didapati Pemerintah Kabupaten Bogor dengan metode pendataan yang dilakukan secara periodik terhitung Januari hingga Juni 2024. Asmawa menyebutkan bahwa kondisi IPH merupakan hasil Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk Pemkab Bogor tanggal 18 Mei 2021. Ant/G-1