Saatnya Menteri Pendidikan Memahami Filosofi Pendidikan

Oleh: Antonius Benny Susetyo

Budayawan

Pendidikan adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Di Indonesia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Filosofi pendidikan nasional, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, merupakan landasan dalam menciptakan manusia Indonesia yang berintegritas, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan global.

Namun, visi besar ini tidak akan tercapai tanpa kepemimpinan yang memahami secara mendalam filosofi pendidikan. Salah satu kritik yang cukup menohok datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), yang menyoroti kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Menurut JK, menteri pendidikan seharusnya memiliki pengalaman dan kompetensi yang kuat dalam bidang pendidikan. Pernyataan ini memicu perdebatan tentang pentingnya seorang menteri pendidikan yang tidak hanya memahami aspek teknis administrasi pendidikan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi pendidikan yang sejalan dengan cita-cita bangsa.

Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan Nasional, mengajarkan pendidikan tidak sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter dan jati diri anak bangsa. Filosofi pendidikan yang diusungnya, yang dikenal sebagai "Among", menekankan pada pentingnya memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya.

Dalam filosofi ini, guru bukanlah otoritas yang mendominasi, tetapi fasilitator yang membantu siswa menemukan jati dirinya. Menteri pendidikan yang tidak memahami filosofi ini akan cenderung melihat pendidikan sebagai alat produksi, yang menghasilkan lulusan dengan keterampilan teknis semata, tanpa memperhatikan aspek-aspek penting seperti karakter, moralitas, dan nilai-nilai kebangsaan.

Pendidikan yang hanya berfokus pada hasil akhir, seperti pencapaian nilai akademis, tanpa memperhatikan proses pembentukan karakter, akan menghasilkan generasi yang terampil tetapi kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Dalam diskusi yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Negeri Malang (UM), etika dalam penyelenggaraan negara dan pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki etika yang kuat dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Filosofi pendidikan Pancasila harus mampu membentuk manusia Indonesia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.n amun, kenyataannya, seperti yang diungkapkan dalam diskusi tersebut, pendidikan seringkali menjadi alat politik atau ekonomi semata.

Pendidikan kehilangan maknanya sebagai proses pembentukan manusia yang utuh, dan lebih banyak diarahkan untuk memenuhi tuntutan industri dan pasar kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya peran seorang menteri pendidikan yang memahami filosofi pendidikan dalam arti yang lebih luas, yaitu sebagai alat untuk membentuk manusia yang beretika dan berkarakter.

Pendidikan di Indonesia seharusnya kembali kepada cita-cita proklamasi, yaitu menciptakan masyarakat yang cerdas dan beradab. Cita-cita ini hanya bisa tercapai jika pendidikan nasional didasarkan pada filosofi yang kuat dan dipimpin oleh seseorang yang benar-benar memahami hakikat pendidikan.

Menteri pendidikan harus mampu menerjemahkan amanat konstitusi, yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam proses pendidikan, penting untuk menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara.