Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Hilirisasi Nikel

📅 Sabtu, 07 Sep 2024, 01:03 WIB | Oleh: Tim Penulis

Hal ini juga merambah ke hak-hak dasar, seperti sulitnya mengambil cuti haid hingga tidak ada ruang laktasi bagi ibu menyusui. Dari beberapa cerita buruh perempuan, jatah cuti melahirkan ialah tiga bulan. Namun, anak-anak mereka harus putus ASI, sekitar usia dua bulan atau setelah ibu mereka kembali bekerja sebab IMIP tidak menyediakan fasilitas yang memadai dan mempermudah kerja perawatan untuk ibu menyusui.

"UU Ketenagakerjaan mengakui hak-hak reproduksi perempuan. Namun di lapangan, kesulitan buruh IMIP untuk mengambil cuti haid akibat proses birokrasi yang sangat rumit juga dirasakan oleh banyak buruh perempuan di berbagai industri. Selain itu, ancaman terjadi pelecehan dan kekerasan seksual selalu ada ketika jumlah buruh perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Apalagi jika mereka bekerja sif malam, kerentanan itu semakin nyata. Buruh perempuan sulit melapor. Mereka lebih memilih untuk mengundurkan diri karena menerima ancaman dari atasan dan pelaku. Penyelesaian yang diambil perusahaan juga jalur 'kekeluargaan' agar tidak mencemari nama perusahaan. Ini pola yang terjadi di banyak industri," ujar Emelia Yanti Siahaan, Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Manipulasi Ketenagakerjaan Akibat UU Cipta Kerja

Kehadiran IMIP di di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah selama hampir satu dekade mengubah wajah wilayah tersebut. Salah satu yang cukup mentereng ialah perihal lalu-lintas, seperti kemacetan panjang di jalur Trans Sulawesi yang berlubang seperti kubangan. Kemacetan itu dipicu oleh lonjakan jumlah penduduk yang datang ke Morowali, baik untuk berdagang maupun bekerja di IMIP. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan infrastruktur jalan yang memadai, transportasi publik, hingga sanitasi, seperti pengelolaan sampah.

Kondisi itu mengindikasikan kualitas hidup yang rendah. Walaupun, industri nikel didukung oleh program hilirisasi Presiden Joko Widodo yang bertujuan meningkatkan ekonomi nasional, angka kemiskinan tetap tinggi di provinsi penghasil nikel. Data BPS Juli 2023 menunjukkan peningkatan angka kemiskinan di provinsi penghasil nikel dari tahun 2022 hingga 2023. Sulawesi Tenggara naik dari 11,27 persen menjadi 11,43 persen, Sulawesi Tengah dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen, dan Maluku Utara dari 6,37 persen menjadi 6,46 persen.

Sunarno, Ketua Umum KASBI mengatakan, sengkarut yang terjadi di Morowali berakar dari UU Cipta Kerja. Industri nikel seperti IMIP kemudian disebut sebagai program kepentingan publik dengan status Program Strategis Nasional (PSN). Akan tetapi, sebelum UU Cipta Kerja hadir di lanskap hukum, kepentingan publik mencakup kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks perburuhan, UU Cipta Kerja mendorong fleksibilitas tenaga kerja yang mengeksploitasi buruh lewat manipulasi perjanjian kerja dan pengupahan.

Buruh semakin sulit untuk mengambil hak-hak dasar mereka. Selain itu, laporan ini juga menemukan bahwa buruh menilai fasilitas yang diberikan perusahaan masih belum cukup untuk menjamin kondisi kerja yang adekuat. Respons cepat dari layanan kesehatan IMIP masih minim. Berkaca dari peristiwa ledakan smelter PT ITSS, Desember 2023, korban dirujuk ke rumah sakit menggunakan truk. Selain itu, keterbatasan armada transportasi yang berdampak pada efektivitas waktu kerja dan istirahat hingga minimnya halte bus yang memadai juga menjadi catatan kritis dari buruh. Pasalnya, hal itu menciptakan kondisi darurat bagi buruh perempuan sebab rentan terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual.

"Omnibus law cipta kerja mencita-citakan lapangan pekerjaan, tapi kondisi buruh tidak terjamin dari segi K3. Proyek ini sangat diistimewakan, tapi pelanggarannya dianggap biasa saja. Jika pekerja menerima perlakuan yang tidak adil, maka mereka dipaksa untuk memaklumi itu. Karena itu, kita harus melakukan advokasi yang lebih sistematis. Serikat pekerja bisa menjadi penengah aspirasi buruh dan beraliansi bersama untuk menyikapi berbagai pelanggaran di sana," pungkas Sunarno.

Rekaman audio tentang diskriminasi gender dan kasus KBG yang dialami buruh perempuan di IMIP dapat diakses di sini.

Laporan Sangkarut Perburuhan Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dapat diakses di sini.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
IESR: Pulau Sumbawa Punya P...

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

52 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.