Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pemprov Banten Terus Tekan Pengangguran Terbuka

📅 Kamis, 22 Agu 2024, 03:15 WIB | Oleh:
Pemprov Banten Terus Tekan Pengangguran Terbuka Doc: ANTARA/HO-Pemprov Banten
Ket. Sosialisasi Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) di KP3B Serang, Rabu (21/8).

TANGERANG - Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Provinsi Banten dibentuk. Tujuannya untuk menyelesaikan pengangguran terbuka. "Dengan adanya TKDV di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Serang, dapat menyelaraskan langkah dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka Banten," harap Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti, di Serang, Rabu (21/8).

Dengan terbentuknya TKDV ini, Banten ingin menyelaraskan langkah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran terbuka dari berbagai aspek. Dia mengatakan ini usai menghadiri Sosialisasi TKDV, di Serang, Rabu.

Masalah pengangguran terbuka, menurut Virgo, harus ditinjau dari berbagai aspek. Tinjauan mulai dari sektor pendidikan dan industri, sehingga dapat terbangun link and match (terhubung dan kecocokan) antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Tugas TKDV di antaranya menyinergikan, mengevaluasi pelaksanaan program, dan mengamanatkan dokumen perencanaan. Selain itu, Virgojanti juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk segera membentuk TKDV untuk menekan tingkat pengangguran terbuka selaras dan mencapai hasil yang optimal.

"Kita mendorong agar setiap kota dan kabupaten segera membentunya," tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menuturkan, TKDV melibatkan berbagai unsure. Ada pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, pengusaha, pekerja, dan pemerhati.

Forum HRD

Septo menuturkan, saat ini juga telah melakukan kerja sama dengan sejumlah forum HRD terkait dengan perkembangan kebutuhan industri. Hal itu sebagai langkah dalam menyesuaikan pendidikan vokasi yang dilakukan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Banten maupun milik Kemenaker. "Kebutuhan industri terus berubah mengikuti perkembangan. Hal itu harus disesuaikan. Bahkan dalam dua tahun ini, kami juga mengeluarkan sertifikat profesi untuk pelatihan di BLK Provinsi Banten," jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, menyampaikan Indonesia harus bekerja cepat dalam meningkatkan kualitas SDM. Itu bisa dilakukan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Sudah terdapat sejumlah percontohan implementasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang menyusun strategi daerah, mengadopsi dari strategi nasional disesuaikan dengan potensi, kebiasaan, dan keunikan daerah," tuturnya. Sebagai informasi, saat ini telah terbentuk TKDV Tingkat Provinsi Banten. TKDV juga sudah ada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri delapan pemerintah kabupaten/kota. Mereka diwakili organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi serta undangan. wid/Ant/G-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Luar Negeri
Hendak Terbang, Warga AS Di...
Megapolitan
Seorang Tentara AS yang Ter...
Luar Negeri
Bantu Rumah Tangga, Jepang ...
Luar Negeri
PBB Mendesak Transpransi Je...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.