Produksi Naik, Bulog Harus Optimal Serap Gabah Petani

"Dengan data ini, mestinya ke depan tidak perlu impor beras lagi. Asal pemerintah konsisten dalam mendorong peningkatan produksi dalam negeri," tegas Awan.

Menurut Awan, fokus pemerintah ke depan ialah bagaimana agar Bulog meningkatkan serapan produksinya agar cadangan beras Bulog bersumber dari petani sendiri, bukan petani luar.

"Pemerintah harus fokus saja di situ (produksi lokal dan serapannya). Jangan wacanakan lagi soal potensi impor itu. Sebab, itu hanya menguntungkan pemburu rente impor, hanya sebagian kecil orang saja," tukas Awan.

Terkait impor beras, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan pemerintah harus mengurangi tekanan terhadap nilai tukar dengan mengurangi kebergantungan pada impor.

"Kendalikan harga pangan, termasuk mengurangi pangan impor yang sensitif terhadap pelemahan kurs rupiah," kata Bhima.

Belum Untung

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan semestinya dengan itu pula pemerintah membuat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai dengan kebutuhan petani agar produksi petani dijual ke Bulog.

Dengan HPP yang ditetapkan pemerintah sekarang, petani sama sekali tidak mendapat keuntungan. HPP gabah bisa di tujuh ribu rupiah per kilogram (kg) dengan pertimbangan biaya produksi sudah mencapai enam ribu rupiah per kg.

Dengan HPP enam ribu rupiah per kg, yang ditetapkan pemerintah saat ini dinilai belum menguntungkan petani. "Harga itu juga akan menyulitkan pemerintah untuk menyerap produksi dalam negeri sehingga target stok cadangan beras pemerintah juga tidak terpenuhi, dan pasti ini jadi alasan pemerintah lagi untuk melakukan impor beras di tahun ini," tutup Qomar.