BKSAP DPR: Sidang Ke-2 IPPP Momentum Dorong Konsep Ekonomi Biru

Doc: ANTARA/HO-BKSAP DPR

Ket. Dokumentasi - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana (paling kanan) saat Sidang Ke-2 Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta pada 25-26 Juli.

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Ke-2 Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) yang berlangsung di Jakarta pada 25-26 Juli 2024 menjadi momentum untuk mendorong konsep ekonomi biru (blue economy) karena negara di kawasan Pasifik dikelilingi lautan.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana tema yang diusung dalam forum parlemen negara-negara Pasifik itu yang bertajuk Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.

"Kita harus merawat laut kita, memangblue economic menjadi penting karena perikanan potensinya di situ," kata Putu Supadma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (28/7).

Dia menekankan bahwa potensi maritim dari ekonomi biru sangat besar sebab negara-negara di Pasifik dikelilingi oleh lautan, begitu pula dua per tiga wilayah Indonesia.

"Kedua, segala potensi dan richness (kekayaan). Keindahan alam karena laut kita sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita," ujarnya.

Dia juga menyebut pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting untuk dibuatkan format kerja sama dengan konsep ekonomi biru karena biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.

"Bayangkan, Indonesia memiliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar," ucapnya.

Dari sisi food security, dia mengingatkan pula keberlangsungan potensi laut perlu dijaga karena begitu banyak kekayaan hayati yang dapat dikonsumsi.

Dia menambahkan bahwa ke depannya ekonomi harus diperoleh secara sustainable atau berkelanjutan sehingga potensi yang ada harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakatnya.

"Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi genearsi berikutnya," tuturnya.

Untuk itu, dia mengatakan konsep ekonomi biru merupakan konsep mendasar negara-negara kepulauan dan seyogianya harus diarusutamakan.

Dia menyebut pemerintah sudah mengupayakan hal tersebut dan parlemen ikut mengambil peran di dalamnya, misalnya peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep ekonomi biru.

"Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal, tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita me-maping laut kita," katanya.

Di samping itu, dia mengingatkan pula isu perubahan iklim dan kaitannya dengan potensi laut yang perlu dijaga.

"Jadi, ada plate di situ yang bersinggungan bisa memahami rencana ke depan bagaimana melihat potensi alam laut. Tentu harus ada satu konsep mainstream untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting," ujar dia.