Bank Dunia Minta Pemerintah Beri Peran Lebih Besar ke Swasta

JAKARTA - Bank Dunia menyatakan sektor swasta yang lebih produktif, tangguh, dan dinamis bisa menjadi pendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi (high income country).

Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Habib Rab, saat menyampaikan Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta, Senin (24/6), mengatakan peranan sektor swasta akan menjadi pendorong signifikan bagi ekspansi dan inovasi perekonomian.

Oleh karena itu, fokus harus bergeser pada perwujudan potensi bisnis Indonesia dan pengembangan sektor swasta yang tangguh dan dinamis sebagai penggerak Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi.

Menurut Rab, pergeseran fokus dengan memberi peran swasta yang lebih besar itu menjadi salah satu jalan yang harus dilalui Indonesia menuju ekonomi yang lebih dinamis dan produktif dan mencapai tujuannya untuk naik dari status pendapatan menengah ke status pendapatan tinggi pada 2045.

"Dibutuhkan peningkatan investasi dan dinamisme sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan jangka panjang. Hal ini memerlukan reformasi regulasi yang membantu membuka pasar dan meningkatkan produktivitas perusahaan di bidang manufaktur dan jasa," kata Habib.

Untuk melampaui status sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia harus mempercepat pertumbuhan tahunan menjadi lebih dari 6 persen. Artinya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas sebesar 3 persen, yakni satu poin persentase lebih tinggi daripada rata-rata saat ini.

Agar tujuan mencapai status negara berpenghasilan tinggi dapat terwujud pada 2045, sektor swasta dituntut untuk menjadi jauh lebih dinamis dan produktif. Untuk itu, meningkatkan konsistensi peraturan dan mengembangkan akses ke pasar internasional adalah yang utama untuk mewujudkan potensi sektor swasta Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Guna meningkatkan konsistensi peraturan, sangat penting untuk membangun lingkungan peraturan yang lebih dapat diprediksi. Hal tersebut mencakup penerapan aturan yang konsisten di seluruh daerah dan sektor untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha.

Skema "Partnership"

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, diminta pendapatnya mengatakan swasta akan berkontribusi jika masuk ke sektor inovatif, kreatif, dan teknologi tingkat tinggi dengan skema partnership bersama koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Bukan lagi dominan di sektor sektor ekstraktif (SDA) seperti sekarang," tegas Awan.

Dia justru mengkritisi pola dominasi swasta selama ini yang dimulai sejak konsensus Washington tahun 1989. Sejak itu, Bank Dunia mendorong peranan besar swasta melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

"Ini melanjutkan dominasi swasta besar asing yang menguasai sumber daya perekonomian Indonesia sejak era kolonial," kata Awan.